Jika tak masuk berkas perkara, kata dia, Budi Arie tetap bisa saja dipanggil ke persidangan untuk memberikan kesaksian. Hal ini bisa terjadi jika majelis hakim memang menilai ada kesaksian yang signifikan dari eks Menteri Kominfo tersebut dalam proses pembuktian perkara di persidangan.
"Kewenangannya kepada majelis hakim untuk menilai apakah [Budi Arie] harus dimintai keterangan atau tidak," ujar dia. "Semua akan bermuara kepada majelis hakim apakah diperlukan keterangan yang bersangkutan."
Dalam perjalanan kasus ini, tarif penjagaan situs meningkat dari Rp1 juta menjadi Rp4 juta hingga menjadi Rp8 juta per website. Jumlah situs yang diamankan pun membengkak, hingga mencapai ribuan situs pada 2024.
Pada salah satu pertemuan, para terdakwa akhirnya sepakat pembagian jatah uang perlindungan akses judol yaitu Adhi Kismanto menerima 20%; Zulkarnaen Apriliantony menerima 30%; dan Budi Arie Setiadi sebesar 50%.
Pada Mei 2024, tercatat ada 3.900 situs yang dijaga, dengan nilai total mencapai Rp48,75 miliar. Dalam catatan pembagian uang yang disiapkan terdakwa Alwin, terdapat kode “PM” yang mengacu pada Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi.
(azr/frg)
