Julian menyebut saat ini Kementerian ESDM bersama Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) tengah membahas wacana pembentukan aliansi nikel tersebut. Bahkan, APNI disebut sudah berkomunikasi dengan asosiasi dari Tanzania, Kongo, Filipina, dan New Caledonia terkait wacana aliansi nikel tersebut.
“Mereka sangat responsif dan minta segera dilanjutkan [wacana pembentukan aliansi nikel global],” imbuh Julian.
Perkuat Posisi
Di sisi lain, Julian mengungkapkan pembentukan aliansi nikel sebenarnya ditujukan untuk memperkuat posisi negara-negara penghasil nikel, khususnya Indonesia, dalam rantai pasok mineral kritis global karena nikel sebagai bahan baku industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) serta energy storage.
Menurut Julian, dengan adanya aliansi nikel global, nantinya negara penghasil nikel mendapatkan manfaat yang lebih adil dari ekosistem industri ini; baik dari sisi harga, posisi tawar di pasar global, maupun adanya potensi diversifikasi pasar serta kedaulatan sumber daya yang dimiliki.
Wacana pembentukan aliansi nikel global sempat mengemuka pada awal 2023.
Bahlil Lahadalia, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berencana untuk melakukan perjalanan ke produsen nikel utama termasuk Australia, Brasil, dan Filipina guna mempromosikan rencana pembentukan aliansi tersebut.
Akan tetapi, niat baik itu rupanya tidak disambut baik oleh Filipina; produsen nomor nikel dua dunia.
“Jika harga bahan baku naik, hal itu akan memengaruhi harga produk jadi, yang kami impor, dan itu akan sangat merugikan kami,” kata Dante Bravo, presiden Asosiasi Industri Nikel Filipina, dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg pada Maret 2023.
"Saya bukan orang yang percaya pada pasar yang dikendalikan."
Sekadar catatan, hilirisasi nikel Indonesia adalah bagian dari tujuan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari rantai pasok baterai.
Indonesia, bersama dengan Australia, juga memiliki cadangan logam terbesar, dengan Brasil tidak jauh di belakangnya. Harga nikel, yang juga digunakan untuk membuat baja nirkarat, telah naik sekitar dua pertiga sepanjang dekade ini karena melonjaknya permintaan kendaraan listrik.
Lain sisi, kebijakan larangan ekspor bijih logam di Indonesia pada 2020 terbukti berhasil meningkatkan nilai pengiriman nikel Indonesia menjadi US$30 miliar dari US$3 miliar dalam dua tahun sejak pelarangan ekspor karena perusahaan China membangun smelter di Tanah Air.
Adapun, Filipina berencana meratifikasi RUU larangan ore paling cepat pada Juni tahun ini. RUU tersebut bertujuan untuk melarang ekspor bijih mentah dalam upaya Filipina meningkatkan industri pertambangan hilir.
Adapun, jika RUU disetujui, pemberlakuan larangan ekspor bijih mineral kemungkinan akan lima tahun setelah undang-undang ditandatangani, guna memberi waktu kepada para penambang untuk membangun pabrik pemrosesan.
Bukan kali pertama Filipina berupaya melarang ekspor mineral bijih. Pada 2014 dan 2016, Kongres pernah menyuarakan wacana tersebut, tetapi gagal karena minimnya dukungan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor bijih nikel dan konsentrat (ore nickel and concentrates) dengan kode HS 26040000 dari Filipina pada Februari 2025 sebanyak 2,38 juta ton. Angka ini naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2,07 juta ton.
Selain itu, menurut International Energy Agency (IEA), tiga produsen nikel terbesar pada 2030 dari sisi pertambangan a.l. Indonesia (62%), Filipina (8%), dan New Caledonia (6%). Sementara itu, dari sisi pemurnian atau smelter a.l. Indonesia (44%), China (21%) dan Jepang (6%).
(mfd/wdh)
