Namun, dia tidak mendetailkan berapa taksiran anggaran impor dan subsidi energi yang bisa dihemat melalui program konversi BBM ke gas.
Hadi mengatakan efisiensi anggaran dari program tersebut bisa dialokasikan ke bidang-bidang lain yang dibutuhkan masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta pembangunan sarana/prasarana untuk membantu capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat.
“Khusus untuk kendaraan bermotor, bisa dicanangkan juga konversi BBM ke listrik. Konsumsi BBM dari sektor kendaraan bermotor roda dua termasuk yang cukup besar,” tuturnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengumumkan rencana mengurangi, bahkan menghentikan, impor BBM dari Singapura untuk dialihkan ke AS dan Timur Tengah.
Keputusan itu diambil sebagai bagian dari upaya perundingan dagang dengan pemerintah AS, guna meredam dampak tarif resiprokal sebesar 32% yang direncanakan oleh Presiden Donald Trump terhadap RI.
“Kan kita sudah mempunyai perjanjian dengan AS, salah satu di antaranya kita tawarkan itu adalah membeli beberapa produk dari mereka, di antaranya BBM, crude dan LPG,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Bahlil berpendapat, harga impor BBM dari Singapura cenderung tinggi, padahal ongkos logistik dari Singapura ke Indonesia tidak begitu besar.
“Impor BBM kita 54% sampai 59% itu berasal dari negara tetangga kita, setelah saya cek, kok harganya sama dibandingkan dengan dari Timur Tengah,” kata Bahlil.
“Masak barang dekat dia [Singapura] bikin lebih mahal,” imbuhnya.
Di sisi lain, dia menambahkan rencana penghentian impor BBM dari Singapura itu bakal dilakukan secara bertahap dalam tempo 6 bulan mendatang.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas Indonesia sepanjang 2024 mencapai US$36,27 miliar. Postur impor itu berasal dari pembelian minyak mentah senilai US$10 miliar dan hasil migas sebesar US$25,92 miliar.
Sementara itu, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi senilai Rp203,4 triliun dalam APBN 2025, turun dari rencana awal senilai Rp204,5 triliun.
Dari pagu tersebut, alokasi untuk subsidi BBM dipatok sebanyak Rp26,7 triliun, sedangkan LPG 3kg Rp87 triliun. Sementara itu, subsidi listrik dijatah Rp89,7 triliun.
Dari sisi volume, kuota BBM bersubsidi 2025 ditetapkan sebanyak 19,41 juta kiloliter (kl), turun dari pagu 2024 sebanyak 19,58 juta kl. Perinciannya, JBT Solar sebanyak 18,89 juta kl dan minyak tanah 0,52 juta kl.
Kuota Solar hanya turun tipis dari pagu APBN 2024 sebanyak 19 juta kl, sedangkan volume minyak tanah dipangkas dari 0,58 juta kl. Adapun, total pagu BBM bersubsidi dalam APBN 2024 adalah sebanyak 19,58 juta kl dengan outlook realisasi sebanyak 18,19 juta kl.
Untuk Pertalite—yang menggunakan skema kompensasi — Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebelumnya mengusulkan agar kuota 2025 diberikan sebanyak 31,33 juta—33,23 juta kl.
Prognosis volume Pertalite berada di 31,51 juta kl pada 2024. Angka ini di bawah kuota yang ditetapkan sebanyak 31,7 juta kl dalam APBN 2024.
(wdh)
