Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) turut menyoroti bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatra berpotensi disebabkan oleh kesalahan tata kelola perizinan perkebunan sawit dari hulu hingga hilir.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam sebuah diskusi publik bertajuk 'Menoropong Tax Gap & Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba secara daring.

"Di hulu, untuk perusahaan-perusahaan ekstraktif, baik itu minerba [mineral dan batu bara] maupun kelapa sawit yang kemudian ada keterlanjuran mengambil kawasan hutan yang izinnya tidak sesuai," ujar Bimo dalam acara yang disiarkan lewat kanal resmi YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Senin (15/12/2025).

Bimo lantas menyoroti salah satu Taman Nasional Tesso Nilo yang sekitar 80%-nya saat ini telah berubah menjadi lahan perkebunan sawit. Padahal, kawasan ini merupakan hutan lindung yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat dalam pengelolaan tata air, termasuk mencegah banjir.

Tidak lahan sawit, Bimo juga menyoroti sejumlah perizinan yang telanjur diberikan kepada perusahaan ekstraktfi di sektor tambang, yang juga disinyalir adanya ketidakpatuhan regulasi.