Dia pun meminta pemerintah untuk memangkas perizinan, yang pada akhirnya akan semakin banyak tenaga kerja terserap oleh industri, serta akan otomatis mengurangi jumlah pengangguran di Tanah Air.
“Izin-izin itu kan duit semua. Nah pemerintah itu tahu dan bisa, kalau semua itu di drop maka perusahaan-perusahaan bisa tumbuh dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi buruh. Itu tugasnya pemerintah,” jelasnya.
Biaya Tinggi
Medio tahun lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga telah merilis haris risetnya, yang menyebutkan bahwa biaya pengeluaran (cost of doing bussines) bisnis di Indonesia menjadi yang tertinggi dari 4 negara tetangganya, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.
Pengusaha juga mengeluarkan biaya tinggi, utamanya untuk membayar logistik dan bunga pinjaman bank. Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 13% serta tertinggal jauh dari Singapura yang hanya 8%.
Kemudian, suku bunga kredit di Indonesia juga berkisar antara 8-14%, yang juga lebih tinggi dari empat negara lain yang sama yang hanya berkisar antara 4-6%. Hal itu, dinilai Jumhur, menjadikan Indonesia menjadi negara yang tak kompetitif bagi kaca mata pelaku industri.
"Jangan semua itu dibebankan ke pengusaha. Pemerintah harusnya bantu pengusaha di situ," kata Jumhur. "Kasihan pengusaha. Dia pinjam duit untuk modal harus bayar bunga 14-15%, kan gila."
Di sisi lain, saat ini, daya beli masyarakat juga terbilang sudah sangat rendah, yang salah satunya tecermin dalam saldo harian rata-rata masyarakat di perbankan mengalami penurunan signifikan.
Pada 2014, saldo harian rata-rata rakyat berada di Rp3,8 juta. Saat ini, tercatat hanya sebesar Rp,13 juta.
"Artinya, daya beli anjlok. Kalau orang nggak punya duit, industri juga pasti terpukul,” kata Jumhur.
Untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat, dia juga kembali mendesak pemerintah untuk bisa mempermudah investasi yang masuk, sekaligus menekan biaya berbisnis yang harus dikeluarkan pengusaha.
“Pemerintah sebagai pembuat kebijakan saat ini sangat terbuka untuk mendapat masukan orang-orang yang berkecimpung langsung di bidang-bidangnya," kata dia.
"Semoga dengan berdialog dan membuat kebijakan yang tepat bisa menghasilkan hasil yang baik bagi rakyat."
(ain)
