Bloomberg  Technoz, Jakarta – Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyatakan turut mengantisipasi dan mempelajari ihwal rencana Filipina melarang ekspor mineral biijh mulai Juni 2025, karena selama ini RI masih mengimpor sebagian ore nikel dari negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan smelter.

Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan FINI saat ini terus memantau perkembangan wacana Filipina tersebut, serta terus mempelajari dampaknya terhadap permintaan dan penawaran nikel di tingkat global berikut pengaruhnya pada pergerakan harga nikel dan lainnya.

“FINI saat ini terus memantau isu tersebut dan masih mempelajari detil dampak dari kebijakan Pemerintah Filipina. Tentunya perlu diantisipasi oleh pihak Pemerintah Indonesia dan pelaku industri nikel,” kata Arif saat dihubungi, Rabu (7/5/2025).

Arif menuturkan hingga saat ini pengusaha nikel di Tanah Air belum mendapatkan informasi detail terkait dengan pernyataan resmi dari Pemerintah Filipina soal wacana tersebut. Selama ini, FINI hanya mengetahui dari pemberitaan sejumlah media. 

Akan tetapi, dia memahami langkah ini diambil Pemerintah Filipina sebagai upaya untuk meningkatkan industri hilir nikel, termasuk mendorong penambang untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.