Ketiga, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola investasi agar masuknya modal bisa langsung menciptakan lapangan kerja. "Rasio investasi terhadap tenaga kerja menunjukkan perbaikan, dan tren ini harus terus dijaga agar investasi yang masuk bersifat padat karya dan inklusif."
Keempat, diplomasi ekonomi juga perlu digerakkan secara aktif. Indonesia bisa memainkan peran penting dalam forum regional seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk membangun kemitraan perdagangan yang saling menguntungkan.
"Langkah ini penting agar Indonesia tidak selalu menjadi korban kebijakan proteksionisme negara besar," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja pemerintah. Hal ini merupakan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025.
Untuk menjaga daya beli, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako pada Mei-Juni serta pencairan Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Pencairan gaji ke-13 dan penyaluran bansos diharapkan memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga," ujar Airlangga melalui siaran pers, dikutip Selasa (6/5/2025).
Pemerintah juga memberikan insentif fiskal di sektor properti, otomotif, dan padat karya, serta menjaga stabilitas harga pangan.
Guna mendorong investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perluasan Lapangan Kerja, menyederhanakan perizinan melalui Instruksi Presiden tentang Deregulasi, Penyelesaian revisi Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM), dan mengimplementasikan kredit investasi untuk industri padat karya, optimalisasi belanja modal atau capital expenditure (Capex) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sekadar catatan, pemerintah menyediakan anggaran subsidi bunga/margin untuk penyaluran skema kredit investasi padat karya mencapai target penyaluran sebesar Rp20 triliun pada 2025.
"Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi kredit investasi untuk industri padat karya juga kami dorong untuk menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.
Airlangga mengatakan akselerasi belanja pemerintah menjadi fokus utama dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus triwulanannya, untuk mendorong efek pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan.
Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan perluasan pasar ekspor melalui negosiasi tarif dengan AS, serta penyelesaian negosiasi kerja sama ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa (UE) atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
"Bergabungnya Indonesia dengan Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa [BRICS] serta aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] menunjukkan komitmen kita untuk memperkuat posisi di kancah ekonomi global. Ini akan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang menuju Indonesia Maju," ujarnya.
(lav)
