Lalu, Afifuddin menjelaskan bahwa PSU di Kota Palopo diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp10,5 miliar. Namun, terdapat dana sia NPHD sebesar Rp2,75 miliar. Sehingga anggaran yang kurang tercatat sebesar Rp7,7 miliar.

Dia mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengirimkan 50% dari kekurangan dana yang dibutuhkan atau sekitar Rp3,8 miliar. Ia menegaskan dana sisa transfer akan dilakukan pemerintah daerah pada 5 Mei 2025.

Selanjutnya, PSU di Kabupaten Pesawaran diperkirakan membutuhkan dana Rp15,4 miliar. Saat ini, terdapat sisa NPHD sebesar Rp6 miliar sehingga kekurangan  dana yang tersisa sebesar Rp9,3 miliar.

Hingga saat ini, kata Afifuddin, pihaknya telah mengirimkan 36% dana kekurangan untuk menggelar PSU tersebut atau sekitar Rp3,3 miliar.

Sementara PSU di Kabupaten Boven Digoel diperkirakan memakan dana Rp17 miliar, namun terdapat sisa NPHD sebesar Rp1,2 miliar. Dengan begitu, kekurangan dana yang timbul sebesar Rp15 miliar.

Namun, hingga saat ini belum terdapat dana yang dikirimkan pihaknya untuk KPUD Boven Digoel. Ia beralasan, saat ini pihaknya masih menunggu Pemda dalam pengurusan NPHD.

Terakhir, KPU juga belum mengirimkan dana sedikitpun ke Provinsi Papua untuk menggelar PSU. Dimana Provinsi Papua diperkirakan membutuhkan dana Rp93 miliar untuk menggelar pemilihan, dimana Rp47,9 miliar berasal dari sisa NPHD. Sehingga, kekurangna dana yang tersisa sebanyak Rp45,08 miliar.

“Untuk persoalan logistik, progres pemenuhan logistik untuk PSU pasca putusan MK untuk Pesawaran 100%, Palopo 100%, Mahakam Ulu 69%, Papua dan Boven Digul masih 0%," kata Afifuddin.

“Ini juga masih jadi perhatian kita, insyaallah yang tiga di bulan mei sudah siap, yang Mahakam Ulu akan kita dorong segera sampai tanggal pelaksanaan 24 Mei nanti. Sementara Papua dan Boven Digoel di bulan Agustus."

(azr/frg)