Bloomberg Technoz, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KSPI menyebut bahwa pemilihan langsung oleh DPRD  tersebut akan merugikan kaum buruh.

“Kenapa buruh ikut-ikutan, partai buruh ikut-ikutan menolak pemilihan pilkada melalui DPRD? Sederhana, yang menetapkan upah minimum adalah gubernur. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan, menurut keyakinan buruh, pilkada dipilih langsung oleh rakyat saja, gubernur yang dipilih oleh rakyat itu berbohong. Tidak takut dengan rakyat.” kata Said Iqbal, Selasa (13/1/2025).

“Apalagi kalau gubernur dipilih oleh DPRD provinsi. Maka gubernur hanya tunduk dan takut pada DPRD.”

Selain itu, Iqbal bilang jika saat ini pertimbangan mengenai upah dipegang oleh gubernur, sehingga buruh mengkhawatirkan gubernur bisa dengan sesuka hati mengatur upah minimum dan melangkahi aturan.

Selain itu, buruh juga mengkhawatirkan adanya lobi-lobi pengusaha yang bisa mempengaruhi suara DPRD yang punya kuasa untuk memilih gubernur.