“Ada tiga tapak yang telah dievaluasi, yaitu di Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Muria, Jepara. Dua tapak terpilih, yaitu yang di Kalimantan Barat, serta di Banten, dan ada beberapa tapak potensial, antaranya di Batam, Pulau Gelasa, Madura, Lombok, dan Kalimantan Timur,” ucap Anugerah.

“Jadi yang sudah siap mungkin Bangka dan Muria, Jepara,” tambahnya.

Di sisi lain, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyatakan hingga saat ini hanya PT Thorcon Power Indonesia yang telah mengajukan persetujuan evaluasi tapak untuk membangun PLTN di Tanah Air.

“Saat ini yang baru mengajukan persetujuan evaluasi tapak itu hanya Thorcon, yang lainnya belum. Jadi secara formal belum ada yang mengajukan keperluannya. Namun, penjajakan mungkin dengan Kementerian ESDM, BRIN, kemudian juga dengan PLN,” kata Plt Kepala Bapeten Sugeng Sumbarjo.

Akan tetapi, dokumen persetujuan evaluasi tapak milik Thorcon dikembalikan oleh Bapeten lantaran sejumlah data kurang lengkap.

Sugeng menyebut salah satu data yang harus dilengkapi oleh Thorcon yakni data mengenai geologi dan tsunami.

“Dikembalikan karena kurang lengkap isinya, karena nanti begitu disetujui mereka harus melakukan A, B, C, D persyaratan sesuai persyaratannya,” ujarnya.

Dalam proses pembangunan PLTN, Sugeng menjelaskan perusahaan harus mengajukan persetujuan evaluasi tapak.

Evaluasi tersebut merupakan pengumpulan data, pengukuran parameter geologi, vulkanologi, dispersi, tsunami, banjir, topan, gempa bumi, hingga ancaman manusia.

Untuk diketahui, Thorcon mengajukan evaluasi tapak yang berlokasi di Pulau Gelasa, Bangka Belitung.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menambahkan pemerintah membuka semua opsi jenis PLTN yang akan ditargetkan beroperasi pada 2030.

Dalam rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Eniya menyebut semua tipe PLTN dicantumkan seperti PLTN tapak skala besar, reaktor modular skala kecil atau small modular reactor (SMR), terapung atau floating, hingga mikro atau micro reactor.

“Jadi terbuka untuk semua, karena kan nanti, ini masih dianalisis sama Ditjen Ketenagalistrikan ya; [jenis PLTN] masuk ke grid mana. Kan sudah ada [kapasitas] 500 MW [megawatt] sama 1.200 MW juga ditambahkan,” kata Eniya saat ditemui di kompleks parlemen.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan PLTN di Indonesia dapat beroperasi pada 2030 atau berpeluang lebih cepat dua tahun dari target komersialisasinya yang ditetapkan pada 2032 dan lebih awal dari rencana semula pada 2039.

Berikut daftar 28 lokasi tapak yang berpotensi untuk pembangunan PLTN:

1. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung – 4 GW
2. Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung – 6 GW
3. Ujung Lemahabang, Jepara, Semenanjung Muria Provinsi Jawa Tengah – 7 GW
4. Kramatwatu-Bojanegara Provinsi Banten – 4 GW
5. Pangkalan Susu, Langkat Provinsi Sumatera Utara – 4 GW
6. Tanjung balau, Asahan Provinsi Sumatera Utara – 4 GW
7. Bintan Provinsi Riau – 0,1 GW
8. Air Hitam, Ketapang Provinsi Kalimantan Barat – 4 GW
9. Kuala Jelai Provinsi Kalimantan Barat – 4 GW
10. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah – 3 GW
11. Muna Provinsi Sulawesi Tengah – 3 GW
12. Toari, Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara – 4 GW
13. Tanjung Kobul, Maba, Halmahera Provinsi Maluku – 0,2 GW
14. Merauke Provinsi Papua – 0,2 GW
15. Timika Provinsi Papua – 0,2 GW
16. Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat – 0,2 GW
17. Gerokgak, Buleleng Provinsi Bali – 0,1 GW
18. Batam Provinsi Kepulauan Riau – 0,5 GW
19. Pulau Semesa Provinsi Kalimantan Barat – 1 GW
20. Pantai Gosong Provinsi Kalimantan Barat – 1 GW
21. Sambas Provinsi Kalimantan Barat – 1 GW
22. Kramatjaya, Kendangan, Ketapang Provinsi Kalimantan Barat – 4 GW
23. Muara Pawan, Ketapang Provinsi Kalimantan Barat – 4 GW
24. Pagar Mentimun, Ketapang Provinsi Kalimantan Barat – 4 GW
25. Kendawangan, Ketapang Provinsi Kalimantan Barat – 4 GW
26. Sangata Provinsi Kalimantan Timur – 1 GW
27. PPU, Babulu laut Provinsi Kalimantan Timur – 1 GW
28. Samboja Provinsi Kalimantan Timur – 1 GW

(wdh)