Dengan menggunakan cara itu, menurut Zainal, potensi PLTP eksisting dapat meningkat sebesar 300 kilowatt (KW).
Zainal juga menuturkan metode tersebut telah dilakukan. Hanya saja, PLN masih menunggu kerja sama dengan pemilik wilayah kerja panas bumi (WKP) di Flores.
“Sudah mulai [binary cycle]. Sudah ada di beberapa case ya, tinggal nunggu kerja sama dengan pemilik WKP-nya.”
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyebut pemerintah sudah berkomunikasi dengan badan usaha terkait, yaitu; PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT PLN, dan PT Daya Mas Geopatra Energi.
Isu Sosial
Menurut Eniya, isu negatif terkait dengan proyek PLTP lebih masif tersiar di masyarakat dibandingkan dengan manfaat panas bumi.
Potensi panas bumi di NTT, padahal, sangat besar untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, serta dinilai lebih cocok menggantikan bahan bakar fosil alih-alih pembangkit air dan solar.
"Mudah-mudahan Flores itu insyallah kita bisa jadikan geothermal island [pulau panas bumi]. Jadi di situ panas buminya luar biasa, kalau bicara diesel, beban subsidi negara satu tahun hanya untuk Flores saja untuk substitusi BBM adalah Rp1 triliun," ujarnya dalam peluncuran 11th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2025, Senin (14/4/2025).
Selain di Flores, dia mengatakan isu sosial yang menyoal PLTP juga muncul di Mataloko, NTT. Di wilayah tersebut masih ada manifestasi kolam lumpur yang belum ditutup dan membutuhkan biaya hingga US$ 5 juta.
"Kalau enggak ditutup, isunya juga makin besar. Ini kami masih berpikir nanti mohon di-support, nanti kami adakan FGD pembahasan sebelum kami dengan Pak Wamen [Yuliot Tanjung] pergi ke NTT," jelas Eniya.
Dengan demikian, Eniya memastikan pemerintah memberikan solusi terbaik bagi masyarakat NTT terkait dengan isu-isu sosial proyek PLTP. Dia pun berharap agar isu negatif mengenai sosial dan lingkungan bisa diredam.
"Isu-isu sosial ini harus kita netralisasi dengan isu positif, dan tentu saja edukasi-edukasi kepada masyarakat melalui Pemda itu bisa didorong juga oleh Asosiasi Panas Bumi, serta kerja sama kita dengan semua stakeholders," imbuhnya.
(mfd/wdh)
