“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo.
TKDN sendiri menjadi salah satu aspek yang disorot Pemerintah AS dalam mengenakan tarif resiprokal, termasuk ke Indonesia yang mencapai 32%, meski kini telah ditunda selama 90 hari. Klausul TKDN dianggap sebagai hambatan nontarif.
Selain itu, Prabowo juga meminta penghapusan kuota impor terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Regulasi itu, dinilainya justru menghambat kelancaran perdagangan.
"Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan, bebas,” tuturnya.
Buat Kecewa Investor
Di sisi lain, ekonom menilai rencana tersebut dikawatirkan akan mencederai kepercayaan investasi bagi investor yang sebelumnya telah memenuhi aturan tersebut.
Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pelonggaran TKDN dapat membuat ketidakadilan bagi perusahaan yang telah membangun pabriknya di dalam negeri.
"Ketika TKDN ini dihilangkan, tentu akan menjadikan ketidakadilan sebenarnya bagi industri yang sudah telanjur investasi sangat besar ke dalam negeri," ujar Nailul di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Padahal, kata Nailul, penerapan kebijakan TKDN saat ini telah terbukti mampu menarik investasi besar ke Indonesia, termasuk pendirian pabrik dan penggunaan komponen dalam negeri.
Dia lantas memberikan contoh sejumlah perusahaan yang telah melaksanakan aturan tersebut. Perusahaan itu meliputi raksana otomotif asal Korea Selatan Hyundai, produsen gawai Samsung, hingga Huawei.
"Hyundai sudah berinvestasi sangat besar di Indonesia untuk membangun pabrik mobil listrik di dalam negeri. Tapi, [ketika TKDN dilonggarkan], ternyata mudah sekali bagi pedagang di Indonesia menjual mobil-mobil listrik buatan China yang tidak punya assembly di sini," kata dia.
(ibn/naw)
