"APINDO memandang penting adanya pengawasan ketat terhadap potensi dumping dan penyelundupan, serta percepatan penguatan kebijakan trade remedies untuk melindungi pasar domestik secara adil," kata dia.
Meski demikian, Shinta mengamini mayoritas atau 70% bahan baku produk dalam negeri hingga saat ini masih berasal dari impor. Itu dikarenakan belum memadainya produksi dalam negeri.
Dalam konteks itu, kata dia, relaksasi impor menjadi sangat dibutuhkan karena bahan baku dan bahan penolong impor dapat memperkuat pengembangan industri dalam negeri.
"Selain itu, ini juga penting seperti yang disampaikan presiden menyangkut barang-barang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak," tuturnya.
Prabowo sebelumnya memang meminta penghapusan kuota impor terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepala Negara menegaskan telah memberi instruksi kepada menteri terkait untuk menghapus regulasi tersebut.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, merespons pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan asosiasi pengusaha dan sejumlah ekonom, Selasa lalu. Menurut Prabowo, regulasi kuota impor justru menghambat kelancaran perdagangan.
"Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo.
(ain)
