Meski demikian, Hariyadi belum bisa memastikan dan mengelaborasi lebih jauh berapa banyak potensi PHK yang akan dilakukan oleh industri hotel jika efisiensi anggaran yang mencapai sekitar Rp300 triliun ini terus berlanjut.
Hanya saja, survei yang dilakukan oleh PHRI bersama Horwath HTL, sebuah konsultan perhotelan, rekreasi dan pariwisata, menunjukkan hampir 90% pengusaha hotel akan melakukan PHK.
Survei dilakukan terhadap 726 responden yang merupakan pengusaha hotel dengan jumlah hampir 200 kamar per propertinya, yang tersebar di 30 Provinsi Indonesia.
"88% responden memprediksi mereka akan perlu membuat keputusan sulit untuk melakukan PHK guna mengurangi biaya pengupahan," tulis survei tersebut, dikutip Selasa (25/3/2025).
Selain melakukan PHK, survei juga telah mewanti-wanti sebanyak 58% perusahaan telah mengantisipasi adanya potensi gagal bayar pinjaman bank, serta 48% memproyeksikan akan defisit operasional hingga melakukan penutupan hotel jika situasi ini terus berlanjut.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya resmi menerbitkan surat edaran pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga (K/L) hingga mencapai lebih dari 300 triliun dalam anggaran 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam surat yang diterbitkan pada Rabu (22/01/2025) lalu.
Dalam surat tersebut, Sri Mulyani meminta K/L untuk kembali mereview belanja pemerintah, dengan meminta memangkas sejumlah pos belanja, salah satunya perjalanan dinas yang mencapai 53,9%.
(lav)
