"Kami apresiasi yang dilakukan oleh Kemenkes sebagai leading sector dan didukung oleh kementerian lain. Pendekatan baru jemput bola bersama komunitas ini kami harapkan bisa menuju target yang sudah ditetapkan dan tentunya bisa sampai seluruh pelosok Indonesia," ucapnya.

Namun, Sekretaris Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Widyastuti sempat menyoroti berbagai kendala pada program CKG yang sudah berjalan sebulan hingga Maret. Salah satunya, jumlah petugas kesehatan rupanya belum terlatih untuk memeriksa kanker payudara, padahal alat kesehatan seperti USG untuk pemeriksaan sudah tersedia.

"Sebenarnya sudah ada USG dipakai untuk pemeriksaan kandungan ibu dan anak. Nah, dalam skrining (cek kesehatan gratis) ini ada pemeriksaan untuk deteksi kanker payudara," kata Widyastuti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat.

"Petugasnya belum dilatih, terlatihnya [hanya untuk pemeriksaan kandungan], sehingga dibutuhkan penguatan," imbuh dia.

Selain itu, Widyastuti juga mengungkap kendala teknis lainnya, yakni pendaftaran skrining kesehatan gratis yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pasalnya, mekanisme ini tidak bisa dilakukan untuk bayi yang baru lahir. Di sisi lain, pendaftaran atas nama ibu atau orang tua bayi otomatis akan tertolak oleh sistem.

(dec/ros)