Kepentingan Dua Entitas
Menurutnya, alasan proyek GRR Tuban berjalan lambat di antaranya karena kilang yang didesain berkapasitas 300.000 bph itu dimulai dari awal dalam proses pembangunannya.
Kedua perusahaan yang terlibat dalam skema usaha patungan atau joint venture (JV) PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) masih berhitung mengenai kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi atau engineering, procurement and construction (EPC).
“Memang mungkin perhitungannya, EPC tendernya yang membuat mungkin sedikit terlambat,” ujarnya.
Secara bisnis, kata Hermasyah, masing-masing perusahaan memiliki perhitungannya sendiri sehingga PRPP masih harus berdiskusi lebih intensif dalam menyelesaikan FID tersebut.
“Ini kan kita ngomong masalah keekonomian, namanya investasi gitu ya. Jadi memang mungkin perhitungannya yang rigid. Dua perusahaan besar yang punya kepentingan lah ya,” tuturnya.
Saat ditanya apakah FID Rosneft di proyek GRR memungkinkan untuk dituntaskan pada semester I-2025, Hermansyah belum bisa memastikan. Namun, tenggat FID itu ditetapkan tahun ini. PRPP tengah meninjau lebih lanjut FID yang akan disampaikan ke holding yakni PT Pertamina (Persero).
“Inginnya sih secepatnya ya [FID rampung]. Soalnya masih jalan terus tuh review-review FID-nya gitu. Saya juga, tim kita juga ada yang terlibat. Jadi masih jalan terus. Usulan FID-nya sudah ada, nanti naik sampai holding kan,” ucapnya.
Kemungkinan Rosneft Mundur
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan Rosneft akan mundur dari proyek tersebut, Hermansyah menuturkan hal itu bisa saja terjadi setelah FID dirampungkan oleh kedua belah pihak. Namun, hingga saat ini PRPP masih berkomitmen dan terikat dengan kontrak kerja sama tersebut.
“Kami kan terikat sama joint venture nih, patuh sama itu saja. Kita hormati itu saja. Masalah nanti setelah FID keluar, [misalnya] Pertamina atau Rosneft, karena ‘aduh enggak sanggup [menyelesaikan proyek]’ bisa saja, karena satu dan lain hal,” imbuhnya.
“Atau Pertamina bilang enggak ada duit itu secara ekonominya, enggak bagus keekonomiannya. Mungkin saja. [Akan tetapi, sejauh ini] belum ada statement itu. Ya buktinya FID diselesaikan kan.”
Pada saat Pertamina bertahan menanti keputusan investasi Rosneft di Kilang Tuban, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru saja mengumumkan akan membangun kilang raksasa baru di Indonesia menjadi 1 juta barel per hari (bph), dari rencana awal 500.000 bph.
Tidak hanya itu, proyek kilang—yang sebagian akan didanai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) — itu juga mengalami perubahan lokasi dari rencana semula di Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura.
Bahlil menyebut perubahan rencana tersebut telah didiskusikan bersama Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) terkait dengan hilirisasi pada Senin (10/3/2025), sebagai tindak lanjut dari pembahasan serupa yang digelar awal pekan lalu.
“[Rencana] yang tadinya kita akan bangun kurang lebih sekitar 500.000 bph, karena kita impor sekitar 1 juta bph, [sehingga] tadi ada terjadi perubahan, akan kita banggun nanti [kapasitasnya kumulatifnya] 1 juta bph,” ucap Bahlil.
Untuk diketahui, Kilang Tuban sejatinya akan dijadikan PSN. Mengutip laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), proyek itu didesain untuk pengolahan minyak mentah hingga 300.000 bph dan menelan nilai investasi Rp238,25 triliun, dengan Pertamina selaku penanggung jawab.
(wdh)
