"Jangan hanya menambah volume pekerjaan, tetapi juga memperhatikan dari keseimbangan antara supply dan demand," ungkap Kiki.
Lebih jauh, Kiki menuturkan jika kondisi ini terus dibiarkan begitu saja, maka perusahaan akan mendapati pembengkakan biaya pengeboran yang signifikan.
"Kalau demand terlalu banyak, sementara supply terbatas, akibatnya biaya pengeboran akan naik dengan signifikan karena kelangkaan dan bisa juga menyebabkan kesulitan bagi kami operator," ujarnya.
Meskipun demikian, Kiki masih melihat peluang bagi kegiatan hulu migas di Indonesia. PetroChina hingga kini masih menjaga produksi migas di kisaran 50—55 juta barel ekuivalen per hari (MBOEPD).
Jika perusahaan tidak melakukan pengeboran dan upaya peningkatan produksi, produksi minyak akan menurun seiring berjalannya waktu, sebesar 5—10 MBOEPD pada Oktober 2024.
Sebaliknya, dengan dimulainya kegiatan pengeboran pada tahun 2015 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, produksi meningkat signifikan mencapai 50—55 MBOEPD pada Oktober 2024.
"Karena cepatnya laju decline produksi dari minyak dan gas di lapangan kami, sehingga kemungkinan kalau tidak kita lakukan pengeboran dan perawatan sumur," jelas Kiki.
Saat ini pemerintah memang tengah berambisi untuk meningkatkan lifting minyak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Prabowo kini menginginkan lifting minyak 900.000—1 juta bph bisa tercapai antara rentang 2028—2029, lebih awal dari target pemerintahan sebelumnya yang bahkan sudah dianulir pada 2030.
Di sisi lain, kondisi kelangkaan rig sebetulnya sudah terjadi sejak 2023. Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo saat itu menyebut, guna mengatasi isu kelangkaan rig, para KKKS melakukan kontrak payung untuk jenis rig yang sama, sehingga dapat digunakan oleh banyak KKKS dengan hanya satu kontrak saja.
“Kami dan KKKS berupaya agar semua kebutuhan rig dapat terpenuhi dengan tetap mengoptimasi biaya yang telah ditetapkan. Kami juga ingin menjaga biaya-biaya operasional di hulu migas tetap efisien sehingga masuk dalam koridor biaya cost recovery yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya, September 2023.
Wahju menambahkan SKK Migas dan KKKS mengoptimasi pengeboran dan proses mobilisasi maupun demobilisasi rig dari satu lokai ke lokasi lain dalam WK yang sama maupun ke wilayah kerja KKKS lain yang masuk dalam kontrak payung penggunaan rig tersebut.
“Agar rig optimal, selain kami melakukan optimasi penggunaan rig agar sesuai dengan jadwal yang ada, kami juga melakukan upaya agar proses mobilisasi maupun demobilisasi rig bisa makin dioptimalkan,” ujarnya.
(mfd/wdh)
