Besarnya minat pemodal memburu SRBI dengan permintaan yield yang turun, mendorong penurunan bunga diskonto instrumen moneter itu. Untuk SRBI tenor terpanjang 12 bulan, bunga diskonto dimenangkan di 6,41%, turun dibanding pekan lalu yang naik ke 6,43%.
Modal asing kembali
Memasuki Maret ini investor asing terlihat mulai kembali berbelanja di pasar domestik akan tetapi masih relatif kecil.
Di pasar saham, misalnya, investor nonresiden mencatat net buy Rp343 miliar week-to-date. Sedangkan di pasar surat utang negara, asing mencetak penambahan kepemilikan sebesar Rp5,49 triliun selama Maret ini hingga data Kamis lalu.
Pada perdagangan hari Kamis saja, asing memborong SBN hingga Rp9,02 triliun, nilai pembelian sehari terbesar sejak 20 Februari lalu.
Namun, pasar surat utang potensial terbebani oleh sentimen negatif dari potensi kenaikan defisit fiskal RI tahun ini.
Bank investasi dan jasa keuangan global yang berpusat di New York, Goldman Sachs, memperkirakan pergerakan kurva imbal hasil surat berharga negara yang diterbitkan Pemerintah RI, akan membentuk pola bear-steepen, sejurus dengan peningkatan risiko kenaikan defisit APBN.
Perhitungan Goldman, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini akan menyentuh 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati batas atas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu 3% PDB.
Goldman juga mempertahankan outlook bearish untuk rupiah karena kekhawatiran fiskal, ditambah faktor musiman pembayaran dividen korporasi mulai akhir Maret sampai April nanti, yang biasanya memicu arus keluar modal asing lebih banyak dari Indonesia.
Sebelumnya, perusahaan riset multinasional Inggris yang juga tercatat sebagai anak usaha Fitch Solutions dari Fitch Group, BMI, memperkirakan defisit fiskal RI pada 2025 mungkin melebar hingga menyentuh batas yang diizinkan oleh Undang-Undang karena belanja ekspansif Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Analisis BMI menyebut, defisit fiskal rata-rata akan di kisaran 3% selama lima tahun ke depan. Bila Pemerintahan Prabowo berhasil menghindari batas tersebut, BMI akan merevisi perkiraan ke atas.
"Kurangnya perencanaan konkret untuk memperluas basis pajak bisa membahayakan posisi fiskal Indonesia karena presiden ingin meningkatkan belanja publik untuk agenda kebijakannya," demikian dinyatakan oleh BMI dalam catatannya.
(rui)
