Nilai tukar rupiah kemungkinan akan sangat tertekan karena capital outflow akibat turunnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.
"Sehingga dampaknya akan merembet, ke nilai tukar membengkak, trade balance dan current acount membengkak, defisit dan inflasi sangat tinggi," ujarnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dikabarkan tidak sepakat mengenai angka pertumbuhan ekonomi 8%.
Sumber Bloomberg Technoz yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Kementerian PPN/Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Sementara itu, Kemenkeu belum memutuskan target angka yang sesuai ambisi pemerintah, dan cenderung lebih realistis pada level 5%.
Hal ini pada akhirnya menyebabkan rapat kerja antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditunda dari jadwal seharusnya pada Senin (3/3/2025).
Selain pertumbuhan ekonomi, kedua instansi disebut juga tidak sepakat soal rasio pajak atau tax ratio, yakni perbandingan antara total pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara.
Kementerian PPN/Bappenas menargetkan angka yang tinggi untuk tax ratio. Sementara itu, target Kemenkeu pada level 10,6%.
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan tidak mengetahui informasi alasan penundaan rapat kerja.
"Saya tahunya hanya ditunda saja, tidak tahu informasi seperti yang disebutkan itu," ujar Deni kepada Bloomberg Technoz, dikutip Selasa (4/3/2025).
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy tidak membalas permintaan konfirmasi saat dihubungi melalui pesan singkat hingga berita ini diterbitkan.
(wep)
