"Sehingga masih banyak aduan yang belum terselesaikan di tahun 2024 dan 2025,” kata Zulfikar.

“Komisi II DPR-RI juga mendorong DKPP-RI agar proses pengambilan keputusan DKPP terbuka dan dapat diakses publik. DKPP-RI perlu meningkatkan publikasi keputusan laporan kinerja dan proses persidangan secara terbuka termasuk melalui platform digital.”

Secara tak langsung, DPR mendorong hasil evaluasi tersebut akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, belum diketahui mekanisme evaluasi yang dimaksud tersebut. 

“Selanjutnya terhadap laporan tentang evaluasi Pimpinan DKPP periode 2022-2027 akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan mekanisme yang berlaku,” kata Wakil Ketua DPR Adies Kadir.

(azr/frg)