Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan melakukan perbaikan tata kelola bahan bakar minyak (BBM), khususnya yang menyangkut periode pemberian izin impor.

Hal tersebut sekaligus menanggapi perkembangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) selama periode 2018—2023 yang sedang diusut Kejaksaan Agung

“Menyangkut dengan BBM RON 90, RON 92, memang saya jujur katakan dari awal, bahwa begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini, maka penting perlu adanya perbaikan penataan,” ujarnya ditemui di kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025).

“Nah, makanya sekarang di izin-izin impor kita terhadap BBM, tidak satu tahun sekaligus, kita bikin per 6 bulan, supaya ada evaluasi per 3 bulan,” tegasnya.

Selain itu, Bahlil menegaskan Kementerian ESDM akan melarang ekspor minyak mentah produksi dalam negeri.