Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 tahun 2025, yang diteken pada 3 Januari 2025.
“Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,” bunyi Pasal 2 beleid itu.
Dalam menjalankan tugasnya, Bahlil dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Anggota Pelaksana dan Sekretariat. Wakil Ketua satgas tersebut terbagi dalam enam bidang.
Wakil Ketua bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi diisi Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan, yang dijabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid. Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Pertanian, dijabat oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan, dijabat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Serta, wakil Ketua Bidang Dukungan Kebijakan, dijabat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Sementara itu, anggota satgas tersebut terdiri atas; Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri KLHK, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kapolri.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi hilirisasi pada 2024 mencapai Rp407,8 triliun atau 23,8% dari total realisasi investasi. Sektor mineral, khususnya smelter nikel, tercatat memberikan kontribusi terbesar.
(wdh)
