Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan ekonom energi berpendapat wacana pemerintah untuk mewajibkan harga batu bara acuan (HBA) digunakan dalam transaksi ekspor komoditas tambang andalan Indonesia tersebut akan sulit direalisasikan. 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar mengatakan rencana, yang diutarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, itu memang bisa saja dilakukan pemerintah; tetapi kecil sekali kemungkinannya untuk bisa efektif.

“Karena sulit 'mengatur dan memaksa' pembeli yang notabene mereka itu asing,” kata Bisman saat dihubungi, Jumat (7/2/2025).

Bisman menyebut pemerintah hanya bisa mempertimbangkan indeks batu bara global yang teraktual dan memberlakukannya hanya sebagai acuan dasar, tetapi keputusan akhir transaksi ekspor tetap berada di ranah business to business (b2b). 

Dia menilai semangat pemerintah dalam menerapkan kebijakan harga ekspor batu bara dengan mengacu pada HBA sebetulnya bagus dan bisa menempatkan posisi Indonesia lebih strategis di pasar global.