KPK sendiri kemarin memeriksa tiga saksi dalam perkara tersebut, yakni Staf Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI Mohamad Mu’min; Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Rusmini; serta seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rizky Fadilah.
Meskipun begitu, Tessa mengklaim masih belum memiliki informasi apapun terkait pemeriksaan ketiga saksi tersebut. Ia berdalih masih perlu berkoordinasi dengan tim terkait, untuk meneruskan pertanyaan yang dilontarkan awak media.
“Ya, kalau pertanyaannya materi pemeriksaan saya belum bisa share apapun ya teman-teman,” klaim Tessa.
Dalam perkara tersebut, KPK telah melakukan penggeledahan pada sejumlah lokasi yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Salah satunya rumah anggota DPR 2019-2024 dari Fraksi Nasdem, Satori di Cirebon, Jawa Barat. Dia adalah salah satu anggota Komisi XI yang disebut menerima dana CSR BI pada 2023.
KPK juga tengah menelusuri pengakuan Satori tentang penyaluran dana CSR BI dan OJK kepada seluruh anggota Komisi XI pada periode tersebut. Lembaga antirasuah tersebut pun menemukan indikasi penyaluran beberapa dana CSR memang melibatkan anggota DPR.
Meski demikian, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa pada beberapa kasus anggota Komisi XI berperan hanya sebagai perantara atau pemberi rekomendasi. Anggota legislatif tersebut kemudian tak terlibat dalam penyaluran dan tak menerima dana tersebut secara langsung atau tak langsung.
(ain)
