Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) protes kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dianggap mengumumkan secara sepihak penundaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Padahal, kata dia, keputusan terakhir Kemendagri dan Komisi II DPR adalah pelantikan tahap pertama kepala daerah terpilih 2025-2030 digelar pada 6 Februari mendatang.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Sahidin menilai, keputusan tersebut sama sekali belum diubah. Seharusnya, Kemendagri baru memberikan penjelasan dan keterangan tentang pembatalan dan pengunduran jadwal pelantikan usai menjalin kesepakatan baru dengan DPR.

“Tapi setelah Pak Mendagri menyampaikan di media, seolah kita ini tidak mitra yang baik lagi. Ini secara kebatinan saya sampaikan persoalan ini, jadi kita disatu sisi bermitra baik, diluar ini kita masing-masing aja Pak Menteri,” kata Sahidin dalam rapat kerja Komisi II bersama Kemendagri, Senin (3/2/2025).

Dengan begitu, kata dia, Kemendagri seharusnya lebih dulu berkomunikasi dengan DPR, terutama Komisi II sebelum memberikan pernyataan atau pengumuman tentang keputusan strategis baru. 

“Mungkin kedepan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, kami sebagai mitra, juga kami sebagai Fraksi PAN mengawal Pak Mendagri. Supaya apa? supaya pemerintahan republik ini berjalan sesuai yang diharapkan, yang diinginkan Presiden Prabowo,” kata Sahidin.