Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bisa efektif, asalkan entitas yang menanggung kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dikecualikan dari superholding BUMN tersebut.  

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memberikan contoh entitas PSO tersebut seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). 

"Jadi perusahaan yang menanggung banyak PSO, seperti Pertamina, PLN, itu kalau dimasukkan ke Danantara, hanya akan menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara jilid dua," ujar Wijayanto dalam agenda Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi, dikutip Minggu (26/1/2025).

Hal tersebut terjadi karena nantinya entitas tersebut secara berkala akan dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melaporkan realisasi PSO. Sehingga, Danantara tidak bisa beroperasi seperti Temasek S    ingapura.

Menurut Wijayanto, Danantara hanya bakal efektif bila berisi entitas yang berorientasi pada pasar, seperti pada sektor market, finansial, teknologi, perbankan, asuransi.