“Kalau biasanya AS kita lihat sebagai leader misalnya G-7 dan lain-lain, apabila tidak ada keinginan terkait dengan climate financing, kemungkinan akan akan luntur juga,” ujar Dandy.
Lebih lanjut Dandy menyebut komitmen Trump akan dipertanyakan setelah AS keluar dari Paris Agreement. Dalam pergelaran COP29 di Azerbaijan, padahal, sejumlah negara maju telah berkomitmen untuk menggelontorkan dana sebesar US$300 miliar per tahun untuk pembiayaan iklim.
“Ketika Trump masuk kantor [Gedung Putih], ini akan dipertanyakan komitmen AS [terhadap isu perubahan iklim],” imbuhnya.

Identifikasi Sektor
Di sisi lain, dalam jangka pendek dia mengatakan Pemerintah Indonesia perlu mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang ada di dalam negeri guna menjadi daya tawar tinggi bagi pemerintahan Donald Trump.
"Misalnya, sektor-sektor seperti ekonomi digital, mineral kritis, dan kita harus siap dengan sektor-sektor spesifik atau komoditas apa yang bisa kita tawarkan,” tutur Dandy.
Dandy menjelaskan saat ini Trump bersama timnya telah membuat dokumen berjudul America First Trade Policy yang akan mengatur mengenai kebijakan perdagangan di AS.
Dalam dokumen itu, kata Dandy, terdapat salah satu klausul seperti pemerintah AS yang ingin mendorong untuk mengidentifikasi negara-negara yang mempunyai sektor spesifik serta memiliki keunggulan secara komparatif atau comparative advantage.
“Ini yang bisa kita lihat sebagai peluang, dengan catatan bahwa AS dapat memiliki ekspor atau akses pasar kepada American workers, farmers, ranchers, dan service provider,” sebut Dandy.
“Jadi sektor seperti ini yang akan dilihat oleh Presiden Trump nanti kira-kira apa yang bisa ditawarkan dari Indonesia.”
Segera seusai dilantik, Senin (20/1/2025), Donald Trump memerintahkan AS untuk menarik diri dari Paris Agreement. Langkah ini sudah diperkirakan sejak Trump menarik AS dari perjanjian pemotongan emisi tersebut selama masa jabatannya yang pertama dan berjanji akan melakukannya lagi dalam kampanyenya.
Walakin, tindakan ini menegaskan keseriusan komitmen Trump untuk segera merombak kebijakan energi dan iklim.
Rencana penarikan diri dari Perjanjian Iklim Paris ini hanya salah satu dari sejumlah perubahan yang akan dilakukan Trump pada hari pertamanya kembali ke Gedung Putih, dengan mengarahkan kebijakan AS untuk mendukung produksi bahan bakar fosil dan mengurangi upaya melawan perubahan iklim.
“Akan mengakhiri kesepakatan baru yang ramah lingkungan,” kata Trump dalam pidato pelantikannya, waktu setempat.
Keluarnya AS dari Perjanjian Iklim Paris diperkirakan tidak akan berlaku segera. Para penandatangan perjanjian 2015 harus memberikan pemberitahuan resmi kepada PBB untuk memulai proses penarikan diri, kemudian menunggu satu tahun agar proses ini dapat berlaku.
(mfd/wdh)