"Kalau nanti semua anggaran Rp400 triliun lebih, sekarang Rp71 triliun sampai Juni. Pemerintah lagi berusaha kalau ditambah Rp140 triliun pada Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun. Namun kalau full dari Januari hingga Desember Rp420 triliun lebih," ujar Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur yang disiarkan secara virtual.
Tak lama setelahnya, Zulhas mengatakan, penambahan anggaran MBG dilakukan menyesuaikan kondisi APBN.
"Kalau pendapatan negara nambah, penghematan sana-sini bisa didapat, kalau bisa ditambah lagi oleh Pak Presiden Rp140 [triliun], maka nanti seluruhnya itu bisa 80 juta lebih penerima manfaat," ujar Zulhas.
2. Kepala Negara Punya Keinginan Tambah Anggaran MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan untuk menambah anggaran MBG.
Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana tidak menjelaskan dengan lengkap kapan penambahan anggaran bakal dilakukan. Sebab, hal tersebut merupakan kewenangan Prabowo.
Menurutnya, saat ini BGN fokus pada anggaran MBG yang dipatok Rp71 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.
"Beliau ingin [menambahkan anggaran], ini wilayah kebijakan Presiden. Sementara BGN fokus dengan Rp71 triliun," ujar Dadan kepada Bloomberg Technoz, Kamis (16/1/2025).
Dikonfirmasi secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal melihat apakah penambahan anggaran MBG pada tahun ini diperlukan.
"Nanti kita lihat, baru satu bulan, nanti kita lihat," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya.
3. Pangkas Dana Infrastruktur untuk MBG
Di lain sisi, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengamini anggaran infrastruktur yang dipangkas untuk membiayai program pemerintah seperti MBG.
Sekadar catatan, anggaran infrastruktur dipatok Rp400,3 triliun pada APBN 2025. Angka ini turun Rp23,1 triliun dibandingkan Rp423,4 triliun pada APBN 2024.
Namun Thomas mengatakan, pengurangan anggaran tidak serta-merta menandakan pemerintah menempatkan infrastruktur pada posisi kedua, melainkan pemerintah memiliki strategi agar proyek tersebut bisa didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Bahwa infrastruktur itu dikurangi, itu dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur itu dinomorduakan. Strateginya adalah KPBU," ujar Thomas dalam agenda Semangat Awal Tahun 2025.
Menurutnya, hal ini dilakukan agar APBN bisa digunakan untuk program prioritas (quick wins) yang sifatnya tidak komersial, seperti MBG, renovasi sekolah, lumbung pangan (food estate). Maka, Kementerian Keuangan melakukan penataan kembali (refocusing) APBN.
"Itu quick wins istilahnya ya, semua adalah non-komersial dan siapa yang peran di situ? pemerintah, kita jangan mengharapkan swasta di sini, itu tugas pemerintah," ujarnya.
4. Usulan Pakai Dana Zakat untuk MBG
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan program MBG, salah satunya melalui program dana zakat. Dengan begitu, pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada.
“Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan kepada awak media di Kompleks Parlemen, dikutip Rabu (15/1/2025).
5. Prabowo Izinkan Pemda Danai MBG
Terakhir, Prabowo mengizinkan bila terdapat pemerintah daerah yang ingin ikut terlibat dalam pendanaan MBG. Menurutnya, pemerintah membuka kesempatan untuk keterlibatan banyak pihak asalkan efisien dan tepat sasaran.
"Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur dan bupati ikut serta monggo kita buka siapapun yang ingin ikut serta boleh," uja Prabowo.
(lav)
