Bloomberg Technoz, Jakarta - Sistem berbasis digital menjadi salah satu program yang tengah dikebut Pemerintahan Presiden Prabowo. Terdapat empat pondasi yang disiapkan demi mewujudkan Government Technology (GovTech). Perencanaan GovTech lantas mendapat ‘lampu hijau’ dari Prabowo, dengan target implementasi pada bulan Agustus.

Rancangan pondasi telah disusun dan dilaporkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di bawah pimpinan Luhut Binsar Panjaitan kepada Prabowo. Tata laksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan yang telah berjalan pada pemerintahan sebelumnya.

Menurut Luhut, DEN sebagai lembaga think tank, bertanggung jawab memberi usulan proyek yang dapat mendukung terselenggaranya GovTech.

Ia menegaskan bahwa proyek GovTech berdampak positif untuk negara, diantaranya penerapan data tunggal, efisiensi pengelolaan pemerintah, hingga pencegahan tindak pidana korupsi.

“Presiden kemarin kasih shock therapy kepada dewan [DEN], dia mau program jalan di bulan Agustus dan kita sudah harus kerja around the clock untuk buktikan ini karena game changer buat Indonesia,” jelas Luhut dalam keterangan kepada pers, Kamis (9/1/2025).

Luhut menambahkan bahwa proyek ada di pipeline diantaranya termasuk diantaranya e-Katalog versi 6. Kemudian “minggu depan genome sequencing, itu Kementerian Pendidikan dan Pertanian, yang sudah kita siapkan tiga tahun sejak di Marves [Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi] itu juga segera jalan.”

Dalam percepatan transformasi ekonomi Indonesia berbasis digital, DEN menyampaikan empat pilar sebagai sebuah rekomendasi yang bisa dijalankan oleh eksekutif.

Septian Hario Seto, Sekretaris Eksekutif DEN, menjabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan negara.

DEN membuat dua arsitektur utama. Pertama sistem teknologi informasi Coretax yang telah berjalan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Kemenkeu).

Coretax  yang berlaku 1 Januari lalu dipercaya meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak (WP), meski Seto akui pula dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan.

“Kedua Simbara terkait PNBP dari sektor tambang, terutama royalti. Dua komponen utama dalam optimalisasi pendapatan negara. Kalau pajak digitalisasi ini salah satu pilar, jadi bagian dari bangunan komprehensif,” ucap Seto.

2. Efisiensi belanja negara

Seto menerangkan bahwa pilar ini penting agar mereduksi inefisiensi tata kelola pengadaan (berbasis e-Katalog), juga dalam daftar penerimaan bantuan sosial (bansos) pemerintah.

“Agar bansos bisa lebih tepat sasaran nanti akan terbantu dengan digitalisasi,” jelas Seto.

3. Perbaikan pelayanan publik

Desain GovTech memiliki target penyelarasan berbagai sistem layanan publik, mulai dari kependudukan, paspor, surat izin mengemudi hingga tercipta “integrasi.”

4. Layanan berusaha

Pemerintahan Prabowo akan menyempurnakan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) pada era Presiden Jokowi berkuasa. Dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

“[OSS]akan menjadi salah satu pilar kunci sehingga terkait dengan investasi, pertumbuhan ekonomi ini nanti bisa difasilitasi dari pilar yang keempat ini.”

-Dengan asistensi Dova Hasiana.

(prc/wep)