Logo Bloomberg Technoz

Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah merumuskan skema atau langkah-langkah agar subsidi dapat dirasakan dan dinikmati oleh golongan rakyat yang paling lemah. 

Dalam kaitan itu, Prabowo mengatakan tema yang diusung dalam agenda G20 beberapa waktu lalu adalah memerangi kemiskinan dan kelaparan. 

Dengan demikian, pemerintah bakal memperbaiki subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. 

"Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan yang dinikmati golongan rakyat paling lemah," ujar Prabowo dalam agenda Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, Selasa (10/12/2024). 

Kendati demikian, dalam kesempatan tersebut Prabowo belum menjelaskan dengan lengkap ihwal metode yang bakal diambil agar penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos sebesar Rp503,2 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. Angka ini termasuk dari belanja pusat sebesar Rp2.701,4 triliun. 

"Total belanja negara Rp3.621,3 triliun, di mana belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Dari Rp2.701,4 [belanja pemerintah pusat], perlinsos Rp503,2 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Dalam beberapa waktu belakangan, pemerintah memang memiliki wacana untuk melakukan reformasi terhadap subsidi, salah satunya subsidi energi. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengumumkan pengalihan subsidi BBM menjadi BLT akan dilakukan secara kombinasi atau blended.

Artinya, subsidi BBM tidak akan sepenuhnya dicabut; tetapi ada sebagian yang dialihkan ke dalam format bantuan uang atau BLT kepada masyarakat, sedangkan sisanya tetap menggunakan skema subsidi berbasis kuota terhadap komoditas/barang.

Menurut Bahlil, khusus penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, Pertamina, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh BPS.

Bahlil mengaku sudah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas keputusan final mengenai perubahan skema subsidi BBM mulai tahun depan. Dia pun menggarisbawahi bahwa perubahan skema tersebut tidak berarti pemerintah akan mencabut subsidi BBM.

“Semuanya ada subsidi, cuma selama ini kan kita tahu, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran,” kata Bahlil, Rabu (27/11/2024).

“[Kalangan] yang berhak mendapat subsidi inilah saudara-saudara kita yang memang, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah. Sekarang, setelah kita exercise oleh BPS [Badan Pusat Statistik], sekarang sudah satu data. Kita pastikan ada satu data, artinya yang berhak menerima [subsidi BBM] itu pas,” tegas Bahlil.

(ain)

No more pages