Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil evaluasi sementara terkait dengan program insentif untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) roda dua alias 'subsidi motor listrik', yang kuotanya habis terserap untuk tahun ini.
Menurut Plt Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Putu Juli Ardika, dengan adanya subsidi ini, animo masyarakat terhadap motor listrik meningkat secara signifikan. Hal ini juga turut dipicu oleh berbagai faktor yang mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.
"Berdasarkan hasil evaluasi sementara, didapatkan data bahwa, terdapat kenaikan animo masyarakat untuk menggunakan motor listrik yang secara masif dan signifikan. [Selain itu] masyarakat merasakan manfaat saving cost dibandingkan dengan penggunaan kendaraan konvensional," jelas Putu saat dihubungi, baru-baru ini.
Selain itu, Putu menekankan bahwa ketersediaan jenis motor listrik yang beragam memudahkan masyarakat dalam memilih kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berkontribusi pada tingginya permintaan dalam program subsidi yang diselenggarakan sebelumnya.
"Kemudahan jaringan lokasi aftersales juga turut meningkatkan kenaikan animo tersebut," sambungnya.
Namun, terkait dengan keberlanjutan penambahan kuota program subsidi motor listrik tersebut, Putu hanya menuturkan bahwa pemerintah masih dalam tahap mengevaluasi untuk skema selanjutnya.
"Pemerintah pada saat ini sedang melakukan evaluasi terkait dengan skema program selanjutnya, baik apakah nanti dengan skema bantuan pembelian atau skema lainnya," tegasnya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Hanggoro Ananata berharap adanya keberlanjutan insentif bantuan pembelian kendaraan bermotor listrik roda dua alias subsidi motor listrik.
"Kalau kami mengharapkan kebijakan ini terus berlanjut ya, sampai dengan waktu tertentu," ungkap Hanggoro ketika dihubungi, medio pekan ini.
"Jadi kami harapkan juga bantuan pembelian ini terus dilakukan dan terus kita evaluasi. Mungkin kita juga mengharapkan tidak hanya di bantuan pembelian, tetapi mungkin dari sisi yang lain, dari sisi ekosistemnya, mungkin ada insentif terkait dengan SPKLU, pembangunan SPKLU, atau kebijakan-kebijakan lain yang memang mendukung ekosistem pertumbuhnya kendaraan listrik di Indonesia," terangnya.
Dikutip dari situs Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira), program ini dibuat dalam rangka menjalankan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, serta untuk meningkatkan efisiensi ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan.
Untuk meningkatkan percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua, pemerintah menilai perlu diberikan bantuan pemerintah guna meningkatkan daya beli dan keterjangkauan masyarakat terhadap KBLBB roda dua dengan cara memberikan Program Bantuan Pemerintah Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.
Kriteria masyarakat penerima bantuan ini merupakan seluruh masyarakat yang terdaftar di data kependudukan Republik Indonesia. Program Bantuan diberikan untuk 1 (satu) kali pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan oleh masyarakat dengan 1 (satu) nomor induk kependudukan yang sama.
Sepanjang Januari hingga September 2024, subsidi motor listrik telah tersalurkan untuk 30.607 unit kendaraan yang diberikan oleh pemerintah melalui produsen atau dealer.
Proses tersebut sekaligus dalam status menunggu penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB).
Di lain sisi, pendaftar yang masih berstatus verifikasi untuk pencocokan data transaksi penjualan baik data konsumen, STNK dan TNKB sebanyak 8.948 data yang sudah terverifikasi.
Adapun, jumlah sepeda motor yang sudah diterima oleh masyarakat ada sebanyak 60.857 unit pada tahun ini. Dengan demikian, secara keseluruhan total unit motor listrik yang telah tersalurkan kepada masyarakat sejak 2023 adalah 72.389 unit.
(prc/wdh)
