Jalan terbaik menuju kenegaraan Palestina "adalah melalui negosiasi langsung antara Israel dan Otoritas Palestina," kata Wakil Duta Besar AS Robert Wood setelah pemungutan suara.
Sekutu-sekutu AS termasuk Prancis, Jepang, dan Korea Selatan termasuk di antara mereka yang memberikan suara untuk keanggotaan penuh Palestina.
Veto AS, yang telah disampaikan sebelumnya, datang sebagai cabang zaitun bagi Israel di PBB setelah Washington menolak memveto resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, yang memicu gesekan di antara para sekutu. Sejak saat itu, AS menjadi lebih kritis terhadap pendekatan Israel dalam perang, namun tetap mendukungnya di medan perang.
Bahkan ketika hak veto AS menegaskan kembali hubungan dekat antara kedua sekutu, hal ini juga kemungkinan akan semakin mengisolasi mereka di PBB. Untuk keempat kalinya sejak perang dimulai, AS harus membenarkan vetonya di hadapan 193 anggota Majelis Umum--yang jauh lebih vokal terhadap hak-hak warga Palestina, dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan Israel, dibandingkan tahun 2011.
Majelis Umum, yang lebih representatif namun tidak sekuat Dewan Keamanan, memberikan suara mayoritas mendukung gencatan senjata di Gaza beberapa bulan yang lalu.
Sejak tahun 2012, Palestina telah memiliki status negara pengamat di PBB.
'Setiap Suara'
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan bahwa mengakui negara Palestina akan membuat negosiasi di masa depan menjadi tidak mungkin.
"Selama Palestina merasa bahwa mereka dapat memanfaatkan badan yang dipolitisasi ini untuk keuntungan mereka, mengapa mereka mau repot-repot datang ke meja perundingan atau mendukung kompromi apa pun?" katanya.
Namun Ziad Abu Amr, perwakilan khusus presiden Otoritas Palestina, mengatakan, "Bagi mereka yang mengatakan bahwa mengakui negara Palestina harus dilakukan melalui negosiasi, dan bukan melalui resolusi PBB, kami bertanya-tanya sekali lagi: Bagaimana Negara Israel didirikan?"
Sementara veto AS sudah diperkirakan secara luas, Palestina juga melihat pemungutan suara tersebut sebagai barometer untuk menilai dukungan internasional terhadap perjuangan mereka. "Negara-negara yang mendukung keanggotaan kami mengambil sikap penting yang harus diakui dan dihargai," ujar Wakil Duta Besar Palestina Majed Bamya menjelang pemungutan suara di Dewan Keamanan.
Ke depannya, Prancis sedang mengupayakan sebuah resolusi Dewan Keamanan mengenai konflik Israel-Palestina yang dapat membuka jalan bagi pengakuan negara Palestina di PBB, dengan catatan bahwa mayoritas negara anggota telah mengakuinya sebagai sebuah negara. Negara-negara termasuk Spanyol dan Slovenia juga telah mengindikasikan bahwa mereka bersiap untuk mengakui negara Palestina.
"Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi," kata Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares kepada Dewan Keamanan pada Kamis. "Ini adalah masalah keadilan bagi Palestina, ini merupakan jaminan keamanan terbaik bagi Israel dan ini adalah syarat pertama dan paling mendasar bagi masa depan perdamaian di kawasan ini."
(bbn)
