Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Said Abdullah membantah klaim cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka soal swasembada beras pada pemerintah ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan, Jokowi tak pernah berhasil mencapai swasembada pada komoditas beras sepanjang 10 tahun pemerintahannya.
"Sebagai anggota DPR RI yang memiliki tanggungjawab pengawasan, saya ingin menyampaikan kondisi se-obyektif mungkin, agar persoalan pangan rakyat tidak menjadi komoditas elektoral," kata Said dalam keterangannya, dikutip, Selasa (23/1/2024).
Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan pemerintah selalu melakukan impor komoditas beras sejak 2014 hingga 2023. Dia memaparkan, Indonesia membeli beras dari negara lain sebanyak 844 ribu ton pada 2014 dan 861 ribu ton pada 2015.
"Kemudian Tahun 2018, atau satu tahun menjelang Pemilu 2019, impor beras melonjak menjadi 2,25 juta ton. Padahal Tahun 2017 impor beras hanya 305 ribu ton," kata Said.
Tren yang sama berulang menjelang Pemilu 2024. Pemerintah melakukan impor beras hingga 3,06 juta ton pada 2023, catatan impor terbesar dalam sejarah. DPR pun mempertanyakan apakah alasan pemerintah melakukan impor dalam jumlah besar tersebut semata karena gagal panen di sejumlah wilayah?
Dia mengatakan, fenomena el nino atau musim kering yang agak panjang hanya berlangsung kurang dari 4 bulan. Namun alasan ini tak tepat menjadi alasan impor dalam jumlah besar.
Menurut dia, data produksi Gabah Kering Giling dan beras pada 2022 dan 2023 tak jauh berbeda. Bahkan, jika data dikumpulkan hingga Desember 2023, produksi tersebut bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
BPS mencatat produksi Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 54,75 juta ton pada 2022. Sementara, produksi GKG hingga Oktober 2023 saja sudah mencapai 53,63 juta ton. Demikian pula dengan data produksi beras yang mencapai 31,5 juta ton pada 2022. Sedangkan hingga Oktober 2023, produksi beras sudah mencapai 30,9 juta ton.
Dari data tersebut nampak bahwa alasan pemerintah melakukan impor dengan alasan fenomena el nino dan kegagalan panen di sejumlah wilayah tak tepat. "Saya melihat ada indikasi ketidakwajaran dalam hal besarnya volume impor beras pada Tahun 2023," ujar Said.
Menurut Said, debat capres-cawapres adalah ajang bagi para peserta Pemilu 2024 menunjukkan kualitas kepemimpinan nasional, bukan hanya dari kemampuan pengetahuan semata. Debat justru menampilkan kualitas kejujuran, dan kepemimpinan para calon.
"Jadi sebaiknya calon pemimpin harus berani mengungkapkan data yang jujur. Oleh sebab itu, urusan beras, data dan kebijakannya jangan dijadikan komoditas politik elektoral, apalagi jika disampaikan dengan tidak jujur, tentu hal itu tidak baik. Bagi pemimpin, berani jujur itu bukan kehebatan, tetapi keharusan. Sebab kata-kata dan perbuatannya berpengaruh luas kepada rakyat," kata Said.
Sebelumnya, Gibran merespon pertanyaan Cawapres nomor urut 03, Mohammad Mahfud MD tentang semakin tingginya angka impor pangan pemerintahan Jokowi. Wali Kota Solo tersebut pun mengklaim Indonesia sudah sempat mencapai swasembada beras pada 2019-2022. Ayahnya, kata dia, terpaksa melakukan impor beras karena turunnya produksi beras dalam negeri akibat El Nino.
(prc/frg)
