Menguasai mayoritas kursi di kedua kamar Kongres memberi Demokrat kemampuan untuk menggagalkan setiap rancangan undang-undang yang mereka tentang. Namun, hal itu tidak serta-merta memungkinkan mereka mengesahkan undang-undang yang mereka ajukan sendiri.
Untuk sebagian besar rancangan undang-undang, persetujuan Senat membutuhkan dukungan mayoritas super atau suara dalam jumlah yang jauh lebih besar. Di Senat, para anggotanya memiliki hak istimewa yang dikenal sebagai filibuster, yakni hak untuk memperpanjang perdebatan tanpa batas waktu guna menghambat pengesahan undang-undang. Dibutuhkan 60 suara dari total 100 anggota Senat untuk mengakhiri filibuster dan, dengan demikian, meloloskan sebagian besar rancangan undang-undang.
Dengan menguasai kedua kamar Kongres, Demokrat dapat menghindari hambatan filibuster melalui mekanisme yang disebut rekonsiliasi anggaran (budget reconciliation). Mekanisme ini hanya diperbolehkan untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan belanja, pajak, dan batas utang federal, yakni batas pinjaman pemerintah AS yang ditetapkan Kongres. Pertama, DPR dan Senat harus menyepakati resolusi anggaran yang menetapkan target keseluruhan belanja dan pendapatan. Setelah itu, rancangan undang-undang yang diajukan untuk menyelaraskan kebijakan pajak dan belanja dengan resolusi anggaran tersebut hanya membutuhkan suara mayoritas sederhana untuk disetujui Senat. Mekanisme inilah yang digunakan Partai Republik ketika menguasai penuh Kongres untuk mengesahkan pemangkasan pajak pada 2017, selama masa jabatan pertama Trump, dan kembali pada 2025, dalam masa jabatan keduanya.
Tentu saja, Trump dapat memveto setiap rancangan undang-undang yang disahkan Kongres. Dalam wawancara dengan Fox News menjelang hari pemungutan suara, Trump mengatakan dirinya mungkin akan menjadi “Mr. Veto” jika Demokrat menang di Kongres. Untuk membatalkan veto presiden, dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota di DPR dan Senat. Demokrat belum memiliki jumlah suara tersebut meskipun berhasil meraih banyak kemenangan. Namun, jika Trump memveto rancangan undang-undang yang mendapat dukungan luas masyarakat—misalnya, rancangan yang bertujuan mengatasi persoalan keterjangkauan biaya hidup yang menjadi perhatian utama pemilih menjelang pemilu—ia berisiko membuat tingkat persetujuannya semakin merosot. Angka tersebut saat ini termasuk yang terendah di antara para presiden AS sejak Perang Dunia II. Rancangan undang-undang semacam itu dapat mencakup pembatalan pemangkasan belanja Medicaid dalam undang-undang pajak 2025, program asuransi kesehatan pemerintah yang terutama diperuntukkan bagi masyarakat miskin, serta pengaktifan kembali subsidi tambahan untuk membantu masyarakat membayar asuransi kesehatan.
Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengisyaratkan bahwa jika ia terus-menerus menggunakan hak veto terhadap rancangan undang-undang yang diajukan Demokrat, pada akhirnya partai tersebut akan bersedia bernegosiasi dengannya. Dengan adanya kemauan untuk berkompromi, undang-undang penting tetap dapat disahkan meskipun Gedung Putih dikuasai satu partai, sementara satu atau kedua kamar Kongres dikendalikan partai lainnya. Contohnya adalah paket penyelamatan program Jaminan Sosial pada 1983, perombakan besar sistem perpajakan pada 1986, serta perubahan menyeluruh terhadap sistem kesejahteraan sosial pada 1996.
Apakah kendali Demokrat atas Kongres berarti akan ada penyelidikan baru terhadap Trump?
Trump dan pemerintahannya kemungkinan akan menghadapi penyelidikan baru atau pengaktifan kembali penyelidikan oleh komite-komite Kongres yang beralih ke kendali Demokrat. Sejumlah hal yang berpotensi menjadi sasaran penyelidikan antara lain aktivitas perdagangan saham dan usaha mata uang kripto keluarga Trump, pendanaan proyek pembangunan ruang pesta di Gedung Putih oleh perusahaan swasta, kebijakan penegakan imigrasi pemerintah, serta penanganan dokumen terkait mendiang pelaku kejahatan seksual sekaligus pemodal Jeffrey Epstein.
Namun, kewenangan penyelidikan Kongres memiliki batasan penting. Komite-komite Kongres dapat menerbitkan surat panggilan (subpoena) untuk memaksa warga sipil, perusahaan, atau pejabat pemerintah menyerahkan dokumen maupun memberikan kesaksian. Komite juga dapat menyatakan pihak yang menolak mematuhi panggilan tersebut bersalah atas penghinaan terhadap Kongres (contempt of Congress), yang dapat dihukum dengan denda dan penjara hingga 12 bulan. Kongres juga dapat menyerahkan nama individu kepada Departemen Kehakiman untuk dituntut atas tindak pidana lainnya. Namun, Kongres tidak dapat mengajukan tuntutan pidana secara langsung.
Departemen Kehakiman, yang merupakan bagian dari cabang eksekutif pemerintahan, memiliki keleluasaan untuk memutuskan apakah akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan memegang kewenangan eksklusif untuk mengajukan tuntutan pidana federal. Di bawah pemerintahan Trump, departemen tersebut telah menyimpang dari tradisi yang menjaga penyelidikan dan penuntutan pidana agar terbebas dari pengaruh Gedung Putih.
Ada kemungkinan Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan mendatang akan menindaklanjuti rekomendasi penuntutan pidana yang diajukan komite-komite Kongres selama masa jabatan Trump. Namun, menjelang pemilihan paruh waktu, Trump menyatakan kesediaannya memberikan pengampunan preventif kepada para ajudan yang menjadi sasaran penyelidikan Kongres. Presiden AS memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan atas tindak pidana federal. Ia tidak dapat memberikan pengampunan atas pelanggaran yang belum terjadi, tetapi dapat melakukannya untuk pelanggaran yang sudah terjadi meskipun belum ada tuntutan yang diajukan. Presiden juga tidak harus menyebutkan tindak pidana tertentu untuk menerbitkan pengampunan.
Pada 2025, dalam jam-jam terakhir masa pemerintahannya, Presiden Joe Biden saat itu memberikan pengampunan preventif secara menyeluruh kepada sejumlah anggota keluarganya dan pejabat karena khawatir mereka akan menjadi sasaran tindakan balasan pemerintahan Trump yang akan datang. Trump menyebut preseden tersebut sebagai pembenaran atas janjinya untuk melindungi para ajudannya.
Apakah pemakzulan Trump mungkin terjadi?
Kongres yang kini berada di bawah kendali Demokrat dapat mengupayakan pemakzulan Trump untuk ketiga kalinya. Namun, isu tersebut bukan bagian utama dari pesan kampanye Demokrat menjelang pemilu.
Proses pemakzulan dimulai di DPR. Jika DPR menyetujui pasal-pasal pemakzulan terhadap presiden dengan suara mayoritas sederhana, presiden secara resmi dimakzulkan, meskipun belum diberhentikan dari jabatannya. Senat kemudian menggelar persidangan. Jika Senat memutuskan presiden bersalah dengan dukungan dua pertiga suara, presiden akan diberhentikan dari jabatannya.
Trump dua kali dimakzulkan pada paruh kedua masa jabatan pertamanya, setelah Demokrat berhasil menguasai DPR dalam pemilihan paruh waktu 2018. Pada Desember 2019, DPR memakzulkan Trump atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres. DPR menuduh presiden saat itu menahan bantuan militer untuk Ukraina dengan syarat pemerintah negara tersebut membuka penyelidikan terhadap Biden, rival politik Trump, dan putranya, Hunter. DPR kembali memakzulkan Trump pada Januari 2021 dengan tuduhan menghasut pemberontakan terkait serangan 6 Januari terhadap Gedung Capitol AS. Serangan tersebut menunda pengesahan kemenangan Biden atas Trump dalam pemilihan presiden 2020. Kedua proses pemakzulan itu tidak berujung pada vonis bersalah di Senat.
Jika Demokrat kembali mengupayakan pemakzulan, kemungkinan besar mereka tidak akan berhasil memberhentikan Trump dari jabatannya karena Senat mensyaratkan dukungan dua pertiga suara untuk menjatuhkan vonis bersalah.
Bagaimanapun, para pemimpin partai mengecilkan kemungkinan pemakzulan selama kampanye pemilu 2026. Mereka mendesak para kandidat untuk mengusung agenda penurunan biaya hidup sehari-hari dan pengurangan beban ekonomi keluarga pekerja.
Bagaimana kendali Trump atas penunjukan pejabat akan terpengaruh?
Di bawah kendali Demokrat, Senat dapat menghambat atau memblokir calon pejabat yudisial dan eksekutif yang diajukan Trump. Sejumlah pejabat yang ditunjuk presiden dan membutuhkan persetujuan Senat antara lain anggota kabinet, hakim Mahkamah Agung dan pengadilan federal, duta besar, serta pimpinan lembaga dan komisi pemerintah.
Kendali Partai Republik atas Senat sebelumnya memungkinkan Trump memperoleh persetujuan—meski dengan selisih suara yang tipis—bagi sejumlah tokoh kontroversial, termasuk Pete Hegseth sebagai menteri pertahanan, Robert F. Kennedy Jr. sebagai menteri kesehatan dan layanan masyarakat, serta Kash Patel sebagai direktur FBI. Pergantian pejabat dalam pemerintahan keduanya tidak sebanyak pada masa jabatan pertama, tetapi kini Trump akan memiliki ruang gerak yang jauh lebih terbatas untuk mengisi posisi-posisi yang kosong.
Apa yang dapat dilakukan Trump tanpa Kongres?
Presiden dapat menerapkan perubahan kebijakan yang signifikan tanpa melibatkan Kongres melalui tindakan eksekutif. Trump telah memerintahkan serangan militer terhadap Iran, memberlakukan dan mencabut tarif, memecat sejumlah besar pegawai federal, menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim, serta menangkap dan membawa Presiden Venezuela yang telah lama menjabat, Nicolás Maduro, ke AS—semuanya tanpa tindakan legislatif dari Kongres.
(bbn)
