“Bagi banyak perempuan, tantangannya bukan sekadar mendapatkan pekerjaan. Melainkan mendapatkan pekerjaan yang memungkinkan mereka mengembangkan aspirasi, menjaga kesejahteraan, dan memenuhi tanggung jawab yang terus dibebankan secara tidak proporsional oleh masyarakat ke pundak mereka (perempuan),” ujar Amurwani.
Amurwani menambahkan, agenda kesetaraan gender tidak cukup hanya menyasar pekerja di sektor formal. Dukungan juga perlu diperluas kepada pelaku usaha, pekerja informal, serta perempuan yang terlibat dalam rantai pasok.
Perluasan kesempatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan dan teknologi digital, pendampingan usaha, hingga pembukaan akses pasar. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola perempuan.
Country Representative and Liaison for ASEAN UN Women Indonesia, Ulziisuren Jamsran, turut mengapresiasi perusahaan penerima penghargaan WEPs Awards 2026. Menurut dia, para pemenang telah mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam kebijakan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan.
“Para pemenang WEPs Awards 2026 telah menerjemahkan komitmen menjadi aksi dan hasil nyata. Kebijakan yang mereka terapkan menjadi landasan bagi langkah-langkah konkret, didukung alokasi anggaran, serta memiliki hasil yang terukur. Kami percaya bahwa praktik baik dan hasil nyata ini akan terus meluas, tidak hanya berhenti di kantor pusat perusahaan, tetapi juga menjangkau seluruh rantai pasok hingga ke setiap rumah tangga,” kata Ulziisuren.
PLN Perkuat Kesempatan Karier dan Kebijakan Kerja Inklusif
Dari sisi internal, PLN menjalankan sejumlah kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang memberikan kesempatan setara bagi perempuan. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Nurlely Aman, mengatakan perusahaan mendorong pekerja perempuan mengembangkan karier sekaligus mempersiapkan diri untuk menempati posisi kepemimpinan.
Menurut Nurlely, pengembangan perempuan di lingkungan perusahaan membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran organisasi. Karena itu, tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada pengelola human capital, tetapi juga para pemimpin di setiap unit kerja.
PLN juga menyediakan kebijakan yang memungkinkan pegawai menyeimbangkan tanggung jawab profesional dengan kehidupan pribadi. Salah satunya melalui penerapan empat pola kerja fleksibel yang dapat dipilih sesuai karakteristik pekerjaan.
Selain fleksibilitas kerja, perusahaan memberikan sejumlah fasilitas cuti bagi pegawai. Kebijakan tersebut mencakup cuti ayah selama 30 hari atau 15 kali ketentuan nasional, cuti melahirkan selama 120 hari, serta cuti dua hari untuk merawat anggota keluarga yang sakit.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun lingkungan kerja yang mendukung kebutuhan pekerja dengan tanggung jawab keluarga. PLN menilai kesempatan pengembangan karier perlu berjalan beriringan dengan dukungan terhadap kesejahteraan pegawai.
“PLN memberikan ruang bagi perempuan untuk tumbuh melalui berbagai fasilitas dan kesempatan pengembangan yang disiapkan perusahaan. Pengembangan perempuan bukan hanya tanggung jawab pengelola human capital, melainkan juga seluruh pemimpin di PLN. Setiap pemimpin memiliki peran dalam mendorong lahirnya generasi perempuan yang siap menjadi pemimpin di berbagai level organisasi,” ujar Nurlely.
Komitmen kesetaraan gender tersebut juga diterapkan di luar lingkungan kerja. PLN memandang penyediaan akses listrik perlu disertai dengan upaya memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi perempuan, terutama kelompok yang menghadapi keterbatasan akses di wilayah masing-masing.
Melalui pendekatan tersebut, perusahaan berupaya memastikan perempuan dapat mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Program pemberdayaan diarahkan agar masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap infrastruktur, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian.
Pemberdayaan Perempuan Jangkau 327 Ribu Orang
Program pemberdayaan masyarakat PLN dijalankan melalui Srikandi Movement dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Inisiatif tersebut menyasar berbagai kelompok, termasuk perempuan rentan, perempuan masyarakat adat, perempuan kepala keluarga, serta pelaku usaha yang mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Program-program tersebut dirancang untuk mendorong perempuan mengembangkan keterampilan dan kapasitas usaha. Pendekatan berbasis potensi lokal juga menjadi salah satu upaya agar kegiatan pemberdayaan dapat memberikan manfaat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Sepanjang 2025, program pemberdayaan berbasis gender yang dijalankan PLN menjangkau 327.415 perempuan melalui 139 program. Pelaksanaannya dilakukan bersama komunitas di berbagai wilayah Indonesia.
Cakupan program tersebut menunjukkan bahwa agenda kesetaraan gender PLN tidak hanya berfokus pada kebijakan ketenagakerjaan internal. Perusahaan juga mendorong perluasan manfaat program sosial agar perempuan memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, PLN menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan. Pemberian bantuan dinilai perlu dilengkapi dengan peningkatan keterampilan, akses pasar, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha agar dampaknya dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Pemberdayaan berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar bantuan. Perempuan perlu memperoleh pendampingan, keterampilan, akses pasar, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonominya. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, PLN berupaya memastikan setiap program sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” tutupnya.
Raihan dua penghargaan WEPs Awards 2026 menjadi pengakuan terhadap langkah PLN dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender di lingkungan perusahaan dan masyarakat. Ke depan, konsistensi penerapan kebijakan inklusif serta penguatan program pemberdayaan menjadi bagian penting untuk memperluas kesempatan perempuan dalam dunia kerja dan kegiatan ekonomi.
(tim)
