Skema penyediaan fasilitas pendukung ini dipisahkan berdasarkan kapasitas dan kondisi lingkungan sekolah. Sekolah berbasis asrama seperti pondok pesantren dengan jumlah santri di atas 3.000 hingga 9.000 orang diperbolehkan membangun dan mengelola dapur sendiri di dalam area institusi.
Sebaliknya, bagi sekolah dengan jumlah siswa yang relatif lebih sedikit, pemenuhan makanan disuplai langsung melalui dapur pusat terintegrasi.
"Bukan 300 orang satu sekolah disajikan kayak orang kawinan, tapi itu disajikan per kelas-kelas. Jadi hangat-hangatnya di kelas-kelas," ujar Sudaryono.
Langkah penguatan tata kelola dapur MBG ini juga mengadopsi model manajemen makanan sekolah di Jepang melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Model tersebut mengombinasikan penggunaan dapur internal di sekolah berskala besar dan dapur pusat untuk menyuplai sekolah-sekolah di sekitarnya.
"Di Jepang, kita kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Mereka juga ada central kitchen, yang siswanya banyak dapurnya di dalam," ungkap Sudaryono.
Melalui perluasan skema prasmanan berbasis kelas ini, BGN optimistis standar keamanan pangan, kecukupan gizi, serta efisiensi distribusi MBG di seluruh wilayah Indonesia dapat terjaga secara optimal.
(smr/spt)
