Putra menjelaskan karakter industri pusat data sangat berbeda dibandingkan dengan industri manufaktur atau konsumen komersial biasa.
Operasional pusat data menuntut pasokan energi yang stabil tanpa henti selama 24 jam penuh tanpa toleransi pemadaman (zero downtime).
Untuk itu, keandalan sistem kelistrikan PLN menjadi faktor paling krusial dalam menarik minat investasi pusat data ke Tanah Air.
Jika keandalan listrik meragukan, para investor berisiko mengalihkan investasinya ke negara tetangga yang memiliki infrastruktur energi lebih siap.
"PLN harus memastikan bahwa sistem transmisi dan distribusi listrik yang dimiliki benar-benar andal, karena operasional data center tidak bisa mentoleransi gangguan pasokan listrik sekecil apa pun," tegas Putra.
Selain faktor keandalan pasokan, kesiapan sistem jaringan pasokan (grid) PLN dalam mengintegrasikan sumber-sumber energi baru dan terbarukan (EBT) juga menjadi perhatian utama.
Pasalnya, mayoritas pengembang pusat data global memiliki komitmen penurunan emisi karbon yang ketat.
Putra menambahkan para pelaku industri data center skala global umumnya mensyaratkan penggunaan pasokan listrik hijau.
Kebutuhan energi bersih ini berpotensi menjadi pisau bermata dua jika tidak diantisipasi dengan percepatan transisi energi oleh PLN.
"Tantangan bagi PLN bukan sekadar menyediakan daya listrik sebesar 20 GW, melainkan bagaimana menyediakan porsi energi hijau yang cukup untuk memenuhi standar rantai pasok global data center," kata Putra.
Dia mengingatkan jika PLN masih sangat bergantung pada pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, maka daya saing Indonesia dalam menjaring investasi pusat data bernilai tinggi dapat terancam melemah.
Strategi pemetaan wilayah (zoning) dan perencanaan lokasi penempatan pusat data juga disarankan agar tidak terkonsentrasi di satu pulau saja.
Konsentrasi beban pasokan di Jawa, misalnya, dapat mengerek beban puncak jaringan dan memicu risiko ketidakseimbangan pasokan.
Untuk itu, diversifikasi lokasi pusat data ke wilayah luar Jawa yang memiliki potensi pasokan energi terbarukan melimpah—seperti hydro, geothermal, atau surya—perlu didorong secara sistematis oleh pemerintah dan PLN melalui insentif jaringan.
Langkah sinkronisasi antara Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dengan peta jalan transformasi digital nasional harus diperkuat agar penyediaan kapasitas pembangkit dan jaringan transmisi dapat berjalan seirama.
"Integrasi antara peta jalan digitalisasi dan perencanaan ketenagaklistrikan nasional harus betul-betul harmonis agar potensi beban 20 GW ini tidak menimbulkan krisis pasokan pada masa depan," pungkas Putra.
Kesiapan PLN dalam mengeksekusi keandalan sistem dan penyediaan energi bersih dinilai akan menjadi kunci utama dalam memastikan Indonesia mampu menjadi hub data center terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong kawasan Batam, Karimun, dan Bintan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau menjadi hub pusat data.
Bahlil menambahkan, target ini akan membuat lonjakan kebutuhan listrik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang diperkirakan mencapai 20 GW.
"Tadi saya baru berbincang dengan Dirut PLN, kita membutuhkan penambahan 20 GW atau 20.000 megawatt [MW]. Ini setara 20% dari total listrik existing sekarang," kata Bahlil dalam Bali Tech Week 2026 di Denpasar melalui keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).
Bahlil menjelaskan pergeseran dari komputasi awan ke AI memicu lonjakan konsumsi listrik secara drastis.
Jika pusat data konvensional hanya memerlukan daya 10—30 MW, fasilitas berbasis AI dapat mengonsumsi 100 MW hingga 1 GW per lokasi.
Untuk menangkap peluang investasi regional melengkapi hub Singapura dan Malaysia, pemerintah mengandalkan Batam, Karimun, dan Bintan.
Kawasan ini dinilai ideal karena ketersediaan air yang memadai, kepadatan penduduk yang relatif rendah, serta potensi pasokan energi baru terbarukan (EBT).
Guna mendukung keandalan pasokan energi bersih di hub baru tersebut, pemerintah menyiapkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt-peak (GWp).
Menurut Bahlil, langkah ini mulai membuahkan hasil di Batam. Saat ini, total kapasitas pusat data yang beroperasi, berkomitmen, dan dalam tahap pengembangan di Batam telah mencapai 1,47 GW.
“Dan juga PLN Batam dan DayOne telah menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 450 MW—kontrak listrik data center terbesar di Indonesia,” tambahnya.
Secara nasional, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025—2034 juga mengarahkan tambahan kapasitas 69,5 GW dengan potensi investasi Rp2.967,4 triliun.
Perinciannya mencakup 42,6 GW dari pembangkit EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS), serta 16,6 GW dari pembangkit fosil.
Guna mengoptimalkan dampak ekonomi kawasan, Bahlil menegaskan bahwa calon investor wajib menggandeng pengusaha daerah.
"Kita harus sharing dengan pengusaha lokal. Jangan sampai semuanya dikerjakan sendiri," tegas Bahlil.
(smr/wdh)
