"Makanya jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa ini maju mundur, nunggu lagi kapan mau diberikan. Sehingga apa yang terjadi, seluruh dealer kita, pabrikan itu stuck [penjualannya] sekarang. Ujungnya banyak dealer yang mati," ujarnya dalam rapat bersama Komisi VII DPR di Parlemen, Jakarta, Senin (12/9/2026).
Moeldoko mengatakan, padahal, pemberian insentif dan memperluas jangkauan EV di dalam negeri dapat memberikan manfaat dari sisi masyarakat maupun pemerintah.
Khusus pemerintah, misalnya, dapat mengurangi beban anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang hingga saat ini cukup besar, sekaligus menjadi beban APBN setiap tahun.
Sementara, dari sisi masyarakat, kata Moeldoko, penggunaan EV mampu mengurangi biaya mobilitas lewat penghematan BBM dan biaya operasional, termasuk mendorong kualitas udara yang jauh lebih bersih.
"Itu persoalan besar. jadi mohon DPR untuk memberikan dukungan penuh untuk pemerintah tidak ragu-ragu memberikan insentif," kata dia.
"Sekarang ini, kebijakan tentang insentif itu hanya setahun. Berikutnya janji lagi, nunggu belum turun-turun. Sebentar lagi mungkin ingat. Kasih lagi setahun. Ini tidak membawa kepastian bagi para pelaku industri."
Kementerian Keuangan sebelumnya berencana menyalurkan insentif motor listrik dengan total anggaran Rp3 triliun. Besaran insentif ditetapkan Rp3 juta per unit untuk motor listrik yang diproduksi di dalam negeri hingga sebanyak 100.000 unit.
Namun, hingga saat ini pemberian tersebut masih belum kunjung ada kepastian, setelah beberpa kali dijanjikan akan terealisasi pada Juni lalu, hingga September tahun ini.
(ain)
