Sementara, dari sisi masyarakat, kata Moeldoko, penggunaan EV mampu mengurangi biaya mobilitas lewat penghematan BBM dan biaya operasional, termasuk mendorong kualitas udara yang jauh lebih bersih.
"Itu persoalan besar. jadi mohon DPR untuk memberikan dukungan penuh untuk pemerintah tidak ragu-ragu memberikan insentif," kata dia.
"Sekarang ini, kebijakan tentang insentif itu hanya setahun. Berikutnya janji lagi, nunggu belum turun-turun. Sebentar lagi mungkin ingat. Kasih lagi setahun. Ini tidak membawa kepastian bagi para pelaku industri.."
Penjualan Jadi Stagnan
Dalam kesemptan yang sama, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) juga membeberkan seberapa pentingnya pemberian insentif bagi tren penjualan kendaraan.
Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi mengatakan, total akumulasi penjualan motor listrik di Indonesia di mulai pada 2022 hingga 2026 hanya mencapai sekitar 280.000 unit. Pada 2023, penjualan hanya mencapai sekitar 15.000 unit.
Kemudian, pada 2024, penjualan cukup naik signifikan menjadi sekitar 77.000 unit lantaran ada dorongan pemberian insentif pemerintah. Pada 2025, meski tidak ada subsidi, masih mampu terjual sekitar 70.000 unit.
"Tapi di 2026, sampe agustus sekarang baru 18.900 unit. Jadi sangat turun sekali, karena menyangkut kebijakan pemerintah.
Namun, kata dia, penjualan roda dua berbasis bensin per tahun angkanya bisa mencapai sekitar 5 hingga 6 juta unit.
"Ini cukup mengganggu dari industri karena banyak masyarakat yang menunggu," kata Budi.
Kementerian Keuangan sebelumnya berencana menyalurkan insentif motor listrik dengan total anggaran Rp3 triliun. Besaran insentif ditetapkan Rp3 juta per unit untuk motor listrik yang diproduksi di dalam negeri hingga sebanyak 100.000 unit.
Namun, hingga saat ini pemberian tersebut masih belum kunjung ada kepastian, setelah beberpa kali dijanjikan akan terealisasi pada Juni lalu, hingga September tahun ini.
(ain)
