Sebelumnya, Bahlil mengklaim Indonesia sudah mulai mendatangkan minyak mentah dari AS, sementara BBM hingga kini belum diimpor dari AS.
“[Impor dari] Amerika sudah mulai berjalan, sudah mulai. BBM tidak, BBM kita tidak ambil dari sana, minyak mentah, crude-nya,” kata Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/4/2026).
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) telah meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan confirmation letter kontrak pembelian gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak mentah dari dua badan usaha asal AS untuk periode 2026.
Kesepakatan tersebut diteken dengan Hartree Partners LP dan Phillips 66 di Washington, DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.
Dalam kerja sama dengan Hartree Partners LP, Pertamina Patra Niaga menyepakati kerangka kerja sama komersial terkait dengan penyediaan light crude untuk kebutuhan kilang Pertamina Patra Niaga, termasuk potensi pasokan dari AS maupun portofolio global Hartree.
Pasokan tersebut akan mendukung kebutuhan bahan baku kilang, khususnya Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan, seiring dengan peningkatan kapasitas pengolahan melalui Refinery Development Mega Project (RDMP) Balikpapan.
Pertamina Patra Niaga juga menandatangani confirmation letter dengan Phillips 66 sebagai penegasan pelaksanaan kontrak pasokan LPG untuk periode sepanjang 2026. Total volume kontrak mencapai sekitar 2,2 juta metrik ton.
"Dengan menyinergikan kekuatan nasional Pertamina dengan jangkauan global serta keahlian komersial Hartree Partners dan Phillips 66, kami memiliki peluang untuk membangun kerja sama yang tangguh dan berorientasi ke depan," kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo dalam siaran pers, Sabtu (21/2/2026).
Terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan perseroan sudah meneken beberapa MoU dengan calon mitra dari AS untuk melakukan pembelian komoditas migas.
Nota kesepahaman di bidang pengadaan feedstock minyak dan kilang tersebut diteken melalui anak usaha PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), masing-masing dengan ExxonMobil Corp, KDT Global Resource LLC, serta Chevron Corp.
Adapun, dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dirilis Gedung Putih pada 19 Februari 2026, Indonesia diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian LPG senilai US$3,5 miliar.
Selain itu, Indonesia juga akan mengimpor minyak mentah dari Negeri Elang Bondol dengan nilai US$4,5 miliar.
Terakhir, Indonesia juga harus mengimpor BBM atau bensin olahan senilai US$7 miliar.
Dalam poin lainnya, Indonesia juga diharuskan mendukung serta memfasilitasi pihak badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta untuk meningkatkan pembelian produk energi AS.
Dalam hal ini, komoditas energi tersebut termasuk dalam pembelian minyak mentah, LPG, maupun produk minyak olahan lainnya seperti bensin.
“Indonesia akan memfasilitasi, dengan memberikan semua persetujuan pemerintah, keputusan, dan izin yang diperlukan kepada entitas milik negara dan sektor swasta, peningkatan pembelian energi AS,” tulis Gedung Putih.
“Pengembangan pendekatan pembelian untuk minyak mentah AS; dan pembelian lebih banyak produk minyak olahan AS dan LPG, termasuk melalui kontrak jangka panjang,” lanjutnya.
(azr/wdh)
