Alfansyah mengatakan HVO yang diproduksi di Indonesia saat ini mayoritas masih berasal dari sawit, yang akhirnya akan menjadi tanggung jawab BPDP.
“Iya, pasti [beban BPDP], dan harganya lebih mahal. Kemarin saat dihitung-hitung, angka per liternya keluar jauh lebih besar,” ungkap dia.
“Selain itu, insentif yang harus diberikan juga harus masuk akal. Jangan sampai per liternya saya harus memberikan insentif sampai Rp20.000, kan tidak make sense juga,” tambahnya.
Harga Mahal
Bagaimanapun, Alfansyah tidak menampik tingginya harga HVO berbanding lurus dengan kualitas yang dihasilkan.
Berbeda dengan biodiesel berbasis fatty acid methyl ester (FAME) yang diproses secara manual melalui pencampuran dengan solar murni (B0) di dalam tangki, HVO memiliki proses percampuran (blending) yang lebih baik dan menghasilkan ikatan rantai karbon yang lebih kuat serta homogen.
“Keterikatan rantai karbonnya belum sekuat itu. Kalau HVO, proses blending-nya sudah jauh lebih bagus,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan implementasi bahan bakar nabati B60 dapat berjalan mulai 20027.
Program ini direncanakan mengombinasikan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan HVO dengan potensi porsi bauran HVO sebesar 10%.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan pemerintah saat ini tengah mengonsolidasikan ketersediaan pasokan bahan baku di sektor hulu untuk mendukung target tersebut.
"Sudah disampaikan tahun ini kita sudah mengimplementasikan B50, dan Bapak Presiden waktu itu beliau sudah menyampaikan tahun depan sudah diimplementasikan B60. Berarti ini ketersediaan untuk sumber bahan bakunya kita juga harus konsolidasikan bagaimana di hulu ketersediaan CPO-nya mencukupi," ungkap Yuliot dalam agenda IndoEBTKE ConEx 2026, Rabu (2/9/2026).
Untuk mendukung B60, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listyani Dewi menjelaskan opsi penggunaan HVO sedang dalam tahap pengkajian intensif oleh para ahli.
"Para peneliti juga mulai mengkaji potensi B60—apakah formulanya B50 ditambah 10% HVO," jelas Eniya dalam kesempatan yang sama.
Dia menyebutkan HVO sudah diproduksi oleh Pertamina, meski begitu harga bahan bakar nabati berbasis hydrotreated tersebut masih relatif mahal, yakni berkisar 1,5 hingga 2 kali lipat dari harga FAME.
Selain persoalan formula dan biaya, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini masih tertuju pada pengawasan serta penuntasan distribusi B50 sebelum melangkah ke uji coba B60 secara penuh.
"Belum, saat ini fokus utama kami masih pada pengawasan B50," tegas Eniya.
Eniya menambahkan penyaluran B50 saat ini berada dalam tahap pemantauan akhir.
Penyaluran di lingkup Pertamina telah menembus angka lebih dari 90%, sementara rata-rata penyaluran nasional yang menggabungkan sektor non-Pertamina telah mencapai sekitar 80%.
"Mengenai B50, saat ini masih dalam tahap pengawasan selama dua bulan. Penyaluran B50 di Pertamina sudah lebih dari 90%, sedangkan jika dirata-ratakan dengan sektor non-Pertamina mencapai sekitar 80%," terang Eniya.
Pemerintah optimistis keberhasilan penerapan B50 akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor pengembang bahan bakar nabati tingkat tinggi di dunia.
"Kami masih memantau satu bulan ini agar seluruh penyaluran terpenuhi. Indonesia ini pionir di dunia untuk B50; bahkan belum ada jurnal internasional yang membahasnya, justru para peneliti kita yang sedang menulis untuk mempublikasikannya secara internasional," kata Eniya.
(smr/wdh)
