“Jadi kita lihat nanti sebulan lagi terus kita tetap melakukan pengawasan, ini monitoring dan evaluasinya kita perbanyak gitu karena kita ingin persiapkan B50 secara cermat ya. Untuk Agustus, keseluruhan B50 sudah 80%-an ya,” tambahnya.
Distribusi ke Timur
Ihwal jangkauan distribusi ke kawasan timur Indonesia, Eniya menegaskan Kementerian ESDM telah mencermati kelancaran di setiap titik serah.
Dia mengonfirmasi penyaluran oleh Pertamina telah menjangkau wilayah timur Indonesia, mengingat jangkauan distribusinya yang sudah mendekati kapasitas maksimal serta keterbatasan jumlah titik serah di daerah tertentu seperti Papua.
“Titiknya ya kita cermati sampai, tetapi Pertamina kan penyaluran sudah 90%, jadi kemungkinannya sih sudah sampai [di Indonesia bagian timur]. Kalau Papua kan hanya ada satu titik serah,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah di Indonesia sudah menyalurkan bahan bakar biodiesel B50 secara menyeluruh pada 1 Oktober 2026.
Eniya sempat mengungkapkan tingkat penyaluran B50—yang merupakan campuran fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak sawit sebesar 50% dan solar 50%—telah mencapai 67% sejak peresmiannya pada Kamis (9/7/2026).
"Target saya adalah 1 Oktober sudah full B50 di semua titik. Kemarin yang kita laporkan pada saat peresmian dengan Pak Presiden kan 67% sudah tersalurkan. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini sudah menyampailah 100%," ujar Eniya saat ditemui usai acara Pekan Riset Sawit Indonesia, Senin (20/7/2026).
Eniya menjelaskan fokus pemerintah saat ini adalah mengidentifikasi dan mengoordinasikan distribusi B50 pada penyalur non-Pertamina.
Hal ini dilakukan mengingat Pertamina telah menguasai sekitar 80% pangsa pasar BBM nasional, sedangkan sisanya dikelola oleh pihak swasta.
"Nanti tinggal mengidentifikasi yang non-Pertamina, karena Pertamina kan share-nya 80%. Nah, yang non-Pertamina ini biasa berapa pengirimannya ke B50-nya," jelasnya.
Guna merespons dinamika penyaluran di lapangan serta kesiapan pasokan di tiap daerah, Kementerian ESDM mengubah skema penetapan alokasi volume FAME.
Jika pada regulasi sebelumnya pemerintah menentukan angka absolut, kini alokasi volume FAME ditetapkan dalam bentuk kisaran (range).
"Nanti kalau konsep volume, total volume. Jadi intinya kalau dulu revisi Peraturan Menteri (Permen) itu total volume tidak berubah. Nah, sekarang ke depan karena menyesuaikan juga dengan kemampuan, maka total volume itu bisa berubah. Seperti yang sekarang kita harapkan antara 16 sampai 18 juta kiloliter," tutur Eniya.
Penerapan skema kisaran tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah kendala logistik di daerah-daerah penerima pasokan.
"Apakah kita melihat ada daerah-daerah yang kemarin pasokannya tertunda, terus ada yang menunggu, bermacam-macam lah ya. Nah, itu kita lihat nanti dari Dirjen Migas seperti apa. Sekarang saya menyesuaikannya adalah membuat range," tambah Eniya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara langsung mandatori B50 di Rest Area KM 57 Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7/2026).
Peresmian tersebut juga dilakukan secara simbolis di lima daerah yang mewakili sektor industri pengguna, yaitu sektor pertambangan (Kutai Timur), sektor kereta api (Yogyakarta), sektor transportasi laut (Cirebon), sektor alat pertanian (Semarang), dan sektor distribusi BBM (Terminal BBM Surabaya).
"Sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan, saya dorong, saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup, bahkan pada saat itu saya mendorong ke B100. Akan tetapi, menteri-menteri saya meyakinkan saya bahwa dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi," tegas Prabowo saat peresmian B50.
Dalam agenda yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa konsumsi solar nasional mencapai 38 juta hingga 40 juta kl per tahun. Dari total konsumsi tersebut, Indonesia sebelumnya mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta kl solar per tahun.
Menurut perhitungannya, melalui penerapan mandatori B50, Indonesia secara resmi menyetop impor solar.
"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali," ujar Bahlil.
(smr/wdh)
