Sebaliknya, bank dengan rasio SSB terhadap funding di atas 19% dinilai memiliki kepemilikan surat berharga yang relatif tinggi sehingga tidak membutuhkan tambahan likuiditas. BI justru mendorong bank tersebut melakukan transaksi repo untuk mendukung redistribusi likuiditas dan pendalaman pasar uang.
“Kalau di bawah 19%, SSB overfunding-nya, kayaknya Anda butuh likuiditas nih. Oke, kami tambahin lagi insentif supaya kamu bisa nyalurin kredit,” ujarnya.
Dengan skema baru tersebut, total insentif KLM meningkat dari sebelumnya 5,5% menjadi maksimal 6%, yang terdiri atas 4% insentif KLM pembiayaan (financing) dan 2% KLM pendalaman pasar uang (PPU).
Alexander menegaskan pemberian insentif tersebut akan dievaluasi setiap tiga bulan. Evaluasi dilakukan berdasarkan data laporan perbankan kepada BI.
“Besarnya 4% dan 2% berlaku 1 September 2026. Setiap pemberian ini akan dievaluasi untuk bulan Januari sampai Maret, ini tiga bulanan April sampai Juni, Juli sampai September, dengan kita evaluasi berdasarkan periode tiga bulan sebelumnya,” katanya.
Menurut Alexander, perubahan tersebut bertujuan agar likuiditas perbankan tidak hanya terkonsentrasi pada bank yang memiliki kebutuhan likuiditas, tetapi dapat terdistribusi secara lebih optimal.
Hingga saat ini, realisasi KLM telah mencapai sekitar Rp447 triliun atau 5% dari total kredit. Alexander mengatakan penyaluran KLM terbesar berasal dari kelompok bank BUMN dan BWSN.
Dia berharap perubahan skema tersebut dapat mendorong redistribusi likuiditas sekaligus mengarahkan intermediasi perbankan menuju level yang lebih optimal.
(ell)
