“Jadi relatif aman. [Hal] yang perlu dijaga hanya soal stabilitas pengapalan dan pembayaran, bukan ketersediaan barang,” tambahnya.
Selain itu, Yayan menilai volume impor minyak mentah Indonesia dari Negeri Beruang Merah tersebut masih sangat terbatas.
Kondisi ini membuat dinamika krisis migas Rusia tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan energi nasional.
Apabila konflik di Eropa Timur tersebut terus membesar, Indonesia masih memiliki banyak alternatif pasokan dari negara produsen lain, seperti pasokan yang berasal dari wilayah Timur Tengah maupun benua Afrika.
“Dibandingkan dengan Timur Tengah atau negara-negara Afrika, persentase impor minyak mentah Rusia juga masih sangat kecil, masih ada sumber lain kalau memang konflik membesar,” jelasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari hingga Juni 2026, akumulasi volume impor minyak mentah Indonesia mencapai 8,31 juta ton.
Dari total pasokan global tersebut, pengiriman minyak mentah dari Rusia baru tercatat secara resmi pada pertengahan tahun dengan volume sebesar 103.669 ton atau hanya menyumbang sekitar 1,25% dari total impor semester pertama.
Porsi impor asal Rusia tersebut kalah jauh jika dibandingkan dengan negara-negara pemasok utama Indonesia.
Contohnya Nigeria yang mendominasi pasar pasokan dengan mengirimkan 2,22 juta ton atau sekitar 26,73% dari total impor Indonesia.
Posisi berikutnya disusul oleh Angola yang menyumbang 1,56 juta ton atau sekitar 18,78% dan Arab Saudi sebesar 1,26 juta ton atau sebesar 15,23 persen%.
Selain ketiga negara tersebut, pemenuhan kebutuhan minyak mentah Indonesia juga ditopang oleh pasokan dari Brasil sebesar 923,36 ribu ton atau 11,11 persen% dan dari Gabon sebanyak 695,15 ribu ton atau 8,36%.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi Indonesia sudah memulai impor minyak mentah Rusia tahap pertama dengan harga yang diklaim lebih 'baik' dibandingkan dengan acuan Brent melalui Lemigas,
"Tahap pertama sudah, dilakukan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperintahkan lewat Lemigas," ujar Bahlil saat ditemui awak media usai agenda Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2026, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, fokus utama Kementerian ESDM saat ini adalah memastikan ketersediaan dan keamanan stok energi di dalam negeri.
"Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, berkepentingan untuk menjaga stok cadangan BBM kita. Saya tidak mau pusing mau ambil dari mana, yang penting tidak melanggar aturan, titik," tegas Bahlil.
Di sisi lain, Ukraina mengatakan pasukannya terus menyerang kilang minyak utama di wilayah Volga, yang menandakan serangan terbaru dalam serangkaian serangan terhadap industri pengolahan minyak Rusia.
Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di pabrik dekat Nizhny Novgorod, kata Staf Umum Ukraina dalam pernyataan Telegram pada Rabu.
"Pekerjaan pada target musuh utama terus berlanjut," tambahnya.
Fasilitas yang dikenal sebagai Norsi memiliki kapasitas desain sekitar 340.000 barel per hari dan merupakan salah satu yang terbesar di negara itu.
Terletak sekitar 440 kilometer (270 mil) dari Moskwa, kilang ini dirancang untuk memasok Ibu Kota Rusia dan wilayah sekitarnya, wilayah konsumsi bahan bakar terbesar di negara itu.
Lukoil PJSC, produsen minyak swasta terbesar Rusia dan pemilik kilang Norsi, tidak segera menanggapi permintaan komentar Bloomberg.
Saat Ukraina menyerang pabrik pengolahan minyak musuhnya hampir setiap hari, produksi kilang minyak Rusia berada di dekat titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa wilayah di seluruh negeri kembali memberlakukan penjatahan bahan bakar.
Adapun, untuk mengisi kembali pasar domestik, pemerintah di Moskow memberlakukan larangan terhadap sebagian besar ekspor bensin, solar, dan bahan bakar jet.
Meskipun larangan ekspor solar saat ini berakhir pada akhir Agustus, pemerintah sedang mempertimbangkan perpanjangan untuk memastikan pasokan domestik yang cukup.
Ukraina juga telah menyerang gudang-gudang perusahaan dagang-el terbesar di negara itu, dengan tujuan untuk membawa perang kembali ke Rusia.
Pekan lalu, Presiden Vladimir Putin mengakui dampak ekonomi dari serangan udara Kyiv, sambil menambahkan bahwa "tidak ada titik balik dalam konfrontasi dengan Rusia yang dapat terjadi, dan memang tidak terjadi."
(smr/wdh)
