“Kita melihat bahwa pendistribusian LPG ini masih bersifat terbuka. Jadi ini nanti akan kita atur. [Hal] yang dimaksud dengan bersifat terbuka bahwa pada hari ini sebenarnya LPG 3 kg itu masih bisa digunakan oleh semua kelas masyarakat,” ungkapnya.
Tekan Pembengkakan
Untuk menekan pembengkakan anggaran subsidi, Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) menata ulang regulasi sasaran pengguna Gas Melon tersebut.
Penataan dilakukan secara bertahap melalui pendataan berbasis situs web sejak 1 Maret 2023, yang kemudian dilanjutkan dengan pemadanan data sasaran pengguna.
Guna memperkuat validasi data pengguna sebelum pembatasan diterapkan, Pertamina juga telah menjalin kerja sama resmi dengan pihak Kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri.
"Semua data-data akan dilakukan penguatan-penguatan sebelum nanti kita lakukan pengaturan kepada kelas-kelas masyarakat yang memanfaatkan LPG 3 kg tersebut," kata Laode.
“Kemarin juga Pertamina bersama dengan Dukcapil telah melakukan MoU, ini juga semua data-data akan dilakukan penguatan-penguatan sebelum nanti kita lakukan pengaturan kepada kelas-masyarakat yang memanfaatkan LPG 3 kg tersebut."
Sekadar catatan, total anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 dipagu Rp272,9 triliun, naik sekitar 20,1% dibandingkan dengan outlook APBN 2026 yang dipatok Rp227,3 triliun.
Untuk anggaran subsidi LPG 3 Kg dicanangkan senilai Rp114,1 triliun, naik 26,22% dari outlook APBN 2026 senilai Rp90,4 triliun.
Sementara itu, volume kuota subsidi LPG 3 Kg dalam RAPBN 2027 direncanakan 8,94 juta ton, naik 11,75% dari outlook APBN 2026 sebanyak 8 juta ton.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) telah mengonfirmasi kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri agar subsidi energi dapat menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.
Direktur Utama PPN Mars Ega Legowo menjelaskan perseroan tidak hanya memverifikasi data kependudukan, tetapi juga berencana menerapkan teknologi biometrik (pemindaian wajah) di tingkat pangkalan resmi.
"Integrasi data diperlukan untuk memastikan penerima subsidi tidak hanya memenuhi ketentuan sebagai pihak yang berhak, tetapi juga benar-benar layak menerima subsidi,” kata Mars Ega dalam keterangan resmi, Rabu (12/8/2026).
Dia menambahkan uji coba pemanfaatan biometrik pada aplikasi merchant pangkalan LPG ditargetkan mulai berjalan pada Agustus 2026.
Menanggapi kolaborasi tersebut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan infrastruktur Dukcapil yang telah terhubung ke ribuan lembaga siap menjadi penyedia kredensial yang andal untuk validasi subsidi publik.
"Ekosistem tersebut menunjukkan bahwa Dukcapil memiliki infrastruktur data yang dapat menjadi credential provider bagi berbagai kebutuhan verifikasi dan validasi dalam layanan publik maupun sektor lainnya," kata Teguh.
Selain memadankan data kependudukan, Pertamina Patra Niaga mengusulkan pembatasan kuota pembelian LPG bersubsidi maksimal 10 tabung per bulan untuk setiap Kartu Keluarga (KK).
Berdasarkan paparan resmi Pertamina, penyaluran pada kuartal I-2026 masih menggunakan mekanisme eksisting. Implementasi pembatasan berdasarkan tingkat kesejahteraan (desil) dan kuota 10 tabung per KK tersebut ditargetkan mulai berlaku secara bertahap sejak kuartal IV-2025 hingga kuartal II-2026.
Meski demikian, pengetatan distribusi ini masih menunggu penyelesaian regulasi dan payung hukum, termasuk rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram.
(smr/wdh)
