"Jadi kita coba mengendalikan biaya logistik dengan kebijakan yang pas supaya arus barang lebih baik disini sehingga inflasi juga bisa dikendalikan," terangnya.
Sebagai catatan, Asperindo mengajukan permasalah terkait debottlenecking terkait dengan biaya Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (JASPER), Jasa Terkait Bandar Udara (JASTER), dan Standard Ground Handling Agreement (SGHA) dalam rantai pengiriman kargo udara.
Asosiasi menyatakan pengenaan biaya ini di atas struktur biaya terminal kargo yang selama ini telah berlapis, termasuk biaya Regulated Agent (RA). Mereka menilai biaya JASPER dan JASTER berpotensi menduplikasi fungsi dan biaya yang sebelumnya sudah dijalankan oleh RA, sehingga menambah beban rantai pasok logistik nasional.
Di sisi lain mereka juga mengadukan terkait adanya masalah ketidakseragaman standar perhitungan berat volumetrik (volumetric weight) kargo antar maskapai.
Dalam aduannya, Asperindo menyampaikan sejak 16 Juni 2025, Salah satu perusahaan penerbangan menetapkan angka pembagi 5.000, sementara sebelumnya industri umumnya merujuk pada angka pembagi 6.000. Hal ini menyebabkan kenaikan berat tertagih (chargeable weight) untuk barang ringan, namun berukuran besar hingga sekitar 20%.
Dengan demikian, asosiasi menilai perbedaan ini tidak mengacu pada satu pedoman baku dan berpotensi mendorong kenaikan ongkos kirim yang membebani pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor e-commerce, serta memperlebar kesenjangan harga di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
(prc/ell)
