Dia memaparkan kerangka kerja sama teknis secara terperinci akan dirumuskan dalam waktu dekat agar komitmen tersebut dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Menurutnya, fokus kerja sama antarnegara di kawasan tersebut akan segera ditingkatkan ke tahap aksi nyata.
“Jadi langkah kedepannya besok akan pada tindakan mitigasi. Nah, kemarin tidak sampai tindakan mitigasi, kerja sama mitigasinya masih belum. Jadi cuma saling melaporkan saja. Indonesia sudah melakukan ini, Malaysia sudah melakukan itu,” ungkap Jumhur.
Jumhur menegaskan bahwa arah kerja sama ke depan tidak lagi sebatas saling melapor terkait tindakan yang telah dilakukan oleh masing-masing negara.
Pemerintah berencana mendorong fokus kolaborasi supraregional tersebut agar melangkah lebih jauh ke tindakan mitigasi karhutla secara bersama-sama.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa dampak karhutla telah melintas hingga ke wilayah negara tetangga.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah pusat menurutnya terus mengintensifkan komunikasi diplomatik agar krisis asap lintas batas ini dapat segera teratasi secara efektif, salah satunya melalui Kementerian Luar Negeri.
“Kalau secara informal ada, secara formal juga melalui Pak Menlu [Sugiono] tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya menangani Karhutla,” ungkap Prasetyo di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Prasetyo juga menjelaskan bahwa jajaran kabinet sedang mengupayakan langkah penanganan cepat guna menekan penyebaran titik api di lapangan.
Menurutnya, Kemenlu juga telah berkoordinasi secara internal dengan para menteri terkait untuk menyampaikan situasi terkini mengenai diplomasi tersebut.
"Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh ke kami. Makanya kita berusaha secepatnya untuk bisa mengatasi masalah Karhutla ini," imbuhnya.
Untuk diketahui, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan memicu kabut asap lintas batas (transboundary haze) yang mengancam sektor kesehatan masyarakat di Malaysia.
Paparan partikel berbahaya seperti PM2,5 yang terbawa angin musim barat daya menyebabkan penurunan kualitas udara secara drastis di kawasan Sarawak.
Kondisi ini memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), iritasi mata, serta gangguan kesehatan kronis pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Di sektor pendidikan dan sosial, peningkatan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) memaksa pemerintah Malaysia mengambil langkah darurat.
Ratusan sekolah di wilayah perbatasan terpaksa ditutup sementara demi melindungi keselamatan fisik serta kesehatan para siswa dari krisis polusi udara.
Selain merusak jam belajar efektif, fenomena ini mengganggu ritme kehidupan harian warga dan memaksa otoritas keagamaan di negara tetangga menyesuaikan durasi aktivitas di ruang publik.
Selain itu, sektor ekonomi dan transportasi di kawasan Asia Tenggara turut menanggung kerugian finansial yang signifikan.
Jarak pandang (visibility) yang merosot tajam mengganggu jadwal penerbangan domestik maupun internasional, memicu penundaan penerbangan, serta meningkatkan risiko keselamatan pada jalur pelayaran komersial.
Secara kelembagaan dan geopolitik, krisis kabut asap ini memicu ketegangan diplomatik serta desakan formal antarnegara anggota Asean.
Negara-negara tetangga mendorong Indonesia untuk segera memperketat penegakan hukum terhadap oknum pembakar lahan serta mengoptimalkan implementasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution.
(smr/wdh)
