"Karena itu, KKI harus tumbuh dengan pagar pengaman kredit yang lebih kuat daripada sekadar memperluas transaksi. Batas kredit harus mengikuti penghasilan dan keseluruhan kewajiban debitur, bukan frekuensi transaksi," ujar Josua.
"Bank juga perlu menggunakan peringatan dini ketika penggunaan batas kredit melonjak, pembayaran hanya dilakukan dalam jumlah minimum, atau terjadi penumpukan utang pada beberapa penerbit sekaligus," tegasnya.
Di samping itu, informasi mengenai bunga, tanggal jatuh tempo, serta sumber dana yang digunakan perlu ditampilkan secara jelas kepada pengguna sebelum transaksi disetujui.
Kendati demikian, Josua tidak melihat KKI secara otomatis akan meningkatkan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Menurut dia, kondisi perbankan saat ini masih cukup kuat.
Pada Juni 2026, rasio kredit bermasalah perbankan secara agregat tercatat sekitar 2,9% secara bruto dan 0,82% secara neto. Sementara itu, kredit perbankan pada Juli 2026 tumbuh 13,58% secara tahunan.
Risiko kredit, lanjut Josua, akan meningkat apabila pertumbuhan transaksi KKI dijadikan alasan bagi bank untuk menaikkan batas kredit secara agresif tanpa mempertimbangkan kemampuan debitur dalam membayar.
"Apalagi penjualan eceran riil Mei masih turun 3,9% secara tahunan, sehingga tingginya transaksi digital tidak boleh serta-merta dibaca sebagai peningkatan kemampuan ekonomi rumah tangga," jelasnya.
Sulit Saingi Visa-Mastercard di Luar Negeri
Di sisi lain, Josua menilai KKI cukup strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap jaringan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, khususnya untuk transaksi domestik. Namun, KKI dianggap belum realistis untuk menggantikan kedua jaringan tersebut secara penuh, terutama dalam transaksi internasional.
Manfaat terbesar KKI, kata Josua, justru berada di dalam negeri. Semakin banyak penerbit, pengguna, dan pedagang yang menggunakan infrastruktur pembayaran nasional, semakin besar peluang Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap jaringan pembayaran asing untuk transaksi domestik.
"Karena itu, strategi yang lebih masuk akal bukan memaksakan penggantian Visa dan Mastercard dalam waktu singkat, melainkan melakukan tiga tahap: menguasai transaksi domestik terlebih dahulu, memperluas keterhubungan pembayaran di ASEAN dan mitra dagang utama, kemudian membangun penerimaan KKI yang semakin luas secara internasional," kata Josua.
Pada akhirnya, Josua melihat KKI bukan sekadar produk kartu kredit baru, melainkan bagian dari pembangunan kedaulatan sistem pembayaran nasional.
Indikator keberhasilan KKI, menurut dia, juga perlu mencakup peningkatan jumlah pedagang QRIS yang menerima pembayaran berbasis kredit, penurunan biaya transaksi, bertambahnya penerbit, perluasan penggunaan lintas negara, tingkat penipuan yang rendah, serta tidak adanya peningkatan berarti pada tunggakan kartu kredit.
"Jika itu tercapai, KKI dapat melakukan tiga hal sekaligus: memperdalam QRIS, mendukung konsumsi secara terukur, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan Indonesia pada jaringan pembayaran global tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap transaksi internasional."
Sebagaimana diketahui, BI bersama ASPI telah meluncurkan KKI sejak 17 Agustus 2026 kemarin. Kartu Kredit Indonesia adalah instrumen pembayaran berbasis kartu yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat umum untuk melakukan transaksi pembayaran barang dan/atau jasa di dalam negeri, dengan pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik melalui infrastruktur Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti menyampaikan peluncuran Kartu Kredit Indonesia ini dilakukan sebagai inovasi industri sistem pembayaran domestik. Demikian disampaikan pada Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran oleh BI, asosiasi dan industri sistem pembayaran, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta (17/8/2026).
Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
"Kartu Kredit Indonesia digunakan sebagai sumber dana transaksi, dengan cara bayar menggunakan QRIS, baik pindai (scan) maupun Tap," jelas Destry dalam keterangan tertulis, Senin (17/8/2026).
Berbeda dengan Kartu Kredit Indonesia pada tahap awal yang dikembangkan untuk mendukung transaksi pemerintah, Kartu Kredit Indonesia yang diluncurkan pada 17 Agustus 2026 ditujukan untuk masyarakat umum atau segmen ritel. BI menyebut sebanyak delapan PJP telah menerbitkan Kartu Kredit Indonesia untuk segmen tersebut sejak tanggal peluncuran.
Syarat Pengajuan Kartu Kredit Indonesia
Mengutip laman resmi BNI terdapat sejumlah syarat untuk mengajukan kartu kredit Indonesia. Berikut syarat pengajuannya
- Penghasilan Minimum Setahun Rp36 juta
- Usia Minimum Pemegang Kartu Utama 21 tahun
- Usia Minimum Pemegang Kartu Tambahan 17 tahun
- Usia Maksimum Pengguna 65 tahun
- BNI Kartu Kredit Indonesia memiliki minimum limit kredit Rp5 juta.
Selain itu, calon pemegang kartu perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain:
- KTP atau paspor;
- Bukti penghasilan;
- Dokumen usaha seperti SIUP/TDP bagi pengusaha;
- Surat izin profesi bagi pemohon yang bekerja sebagai profesional;
- Informasi kartu kredit dari bank lain, termasuk nomor kartu dan member since, bagi pemegang kartu kredit bank lain; dan
- NPWP
BNI juga menetapkan minimum pembayaran sebesar 5% dari total tagihan, dengan bunga transaksi ritel sebesar 1,75% per bulan.
(prc/ell)
