Adapun, Kementerian Perindustrian mencatat penjualan kendaraan elektrifikasi tumbuh 69,4% menjadi 117.000 unit atau 26,8% dari total penjualan kendaraan penumpang nasional pada semester I-2026.
Hilir Migas
Lebih lanjut, Moshe juga menegaskan potensi penjualan BBM di Indonesia terbilang besar, meskipun keberlanjutan bisnis SPBU akan lebih ditentukan oleh iklim bisnis dan investasi.
Moshe menilai pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu menjaga iklim investasi di sektor hilir migas agar tetap terjaga, termasuk melalui kelancaran pengurusan izin impor BBM.
“Nah ini tugasnya pemerintah tidak boleh istilahnya menghambat ya bisnis swasta. Kenapa? Karena Indonesia ini ditopang oleh swasta dan persaingan [bisnis], di mana pun itu, akan menguntungkan konsumen,” ungkap Moshe.
“Jadi pemerintah itu wajib untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat, iklim persaingan yang sehat ya. Ini tidak boleh dihambat,” ujarnya.
Adapun, perwakilan manajemen Sefas Group menilai terdapat potensi jangka panjang yang kuat pada bisnis ritel energi di Indonesia.
Ihwal rencana pengembangan jaringan SPBU ke depan, perseroan menyatakan tengah fokus memastikan proses transisi kepemilikan bisnis SPBU Shell berjalan dengan lancar.
Sefas Group juga menyatakan bakal memastikan kegiatan operasional SPBU Shell tetap berjalan andal.
“Sefas melihat potensi jangka panjang yang kuat pada bisnis ritel energi di Indonesia. Ambisi kami adalah membangun salah satu bisnis ritel energi yang paling tepercaya dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan energi Indonesia yang terus berkembang,” kata perwakilan manajemen Sefas Group kepada Bloomberg Technoz, Kamis (20/8/2026).
“Terkait dengan rencana pengembangan jaringan SPBU ke depan, fokus kami saat ini adalah memastikan kelancaran proses transisi dan kesinambungan operasional,” lanjutnya.
Lebih lanjut, manajemen Sefas Group memastikan merek dagang Shell tetap digunakan oleh perseroan dalam menjalankan bisnis SPBU.
“Pelanggan juga akan tetap melihat merek Shell di Indonesia melalui skema lisensi merek, dengan fokus pada kesinambungan layanan bagi pelanggan, karyawan, dan mitra,” tegas perwakilan manajemen Sefas Group.
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Sefas Group Ricky Roesli mengumumkan telah menyepakati akuisisi 100% kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia.
Saat ini, proses akuisisi tersebut tengah menunggu proses persetujuan regulator dan persyaratan umum lainnya.
“Sebagai distributor pelumas Shell terbesar di Indonesia, Sefas bangga dapat mengambil langkah bisnis berikutnya, dan mendukung pertumbuhan masa depan sektor ritel energi Indonesia,” ujar Ricky Roesli melalui siaran pers, Rabu (19/8/2026).
Tidak disebutkan berapa nilai dari akuisisi SPBU Shell tersebut.
Adapun, akuisisi bisnis SPBU Shell Indonesia dilakukan sepenuhnya oleh perseroan, tak melalui usaha patungan atau joint venture (JV) yang sebelumnya disebut-sebut melibatkan Citadel Pacific Limited.
Di sisi lain, Kementerian ESDM pada Februari sempat menyatakan belum menerbitkan rekomendasi impor BBM periode 2026 untuk Shell Indonesia.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman sebelumnya mengklaim hal tersebut terjadi gegara Ditjen Migas masih mengevaluasi kuota impor BBM yang diajukan perusahaan tersebut.
Laode juga menyatakan Shell menjadi badan usaha (BU) hilir migas swasta yang paling terakhir mengajukan pembelian base fuel atau BBM dasaran ke PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu, ketika rekomendasi impor BU swasta habis.
“[Rekomendasi impor BBM Shell 2026] masih dievaluasi, kan terakhir juga kemarin mereka pemesanan ke Pertamina kan 2025 terakhir,” kata Laode ditemui di Menara Bank Mega, Kamis (5/2/2026).
Dalam perkembangannya, Laode baru-baru ini juga mengklaim operator SPBU swasta sudah tidak mengimpor solar CN48 dan telah sepenuhnya membeli dari Pertamina.
Sekadar catatan, pada tahun lalu pemerintah mempersingkat durasi izin impor BBM oleh badan usaha swasta menjadi 6 bulan dari biasanya 1 tahunan.
Dalam durasi yang singkat tersebut, SPBU swasta diberi kuota impor periode 2025 sebanyak 10% lebih banyak dari realisasi tahun lalu.
Dalam perkembangannya, saat realisasi impor telah terpenuhi lebih cepat akibat tingginya permintaan BBM di SPBU swasta, Kementerian ESDM menolak untuk memberikan tambahan rekomendasi kuota impor, sehingga menyebabkan gangguan pasok di hampir seluruh jaringan SPBU swasta.
Sebagai jalan tengah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil kebijakan agar pemenuhan kebutuhan BBM untuk SPBU swasta akan dilakukan oleh Pertamina melalui impor dalam format base fuel, atau BBM dasaran tanpa ada campuran bahan aditif.
(azr/wdh)
