"Masalah utamanya adalah skema penyaluran yang kurang presisi. Ketika sebagian besar anggaran dialokasikan pada komoditas seperti BBM dan LPG, maka risiko kebocoran kuota ke kelompok ekonomi menengah ke atas tetap sangat tinggi. Ini membuat efisiensi APBN menjadi sulit tercapai dan reformasi berjalan lambat di tempat," jelasnya.
Petakan Tantangan
Di sisi lain, pemerintah diminta mendata tantangan utama dalam pengelolaan subsidi energi pada RAPBN 2027; yang meliputi tingginya harga komoditas, penyaluran BBM dan LPG 3 kg secara terbuka, serta akurasi data penerima yang belum optimal.
Wijayanto juga menilai pemerintah perlu mengoptimalkan transformasi penyaluran tepat sasaran sekaligus memenuhi kebutuhan anggaran subsidi untuk mendukung energi baru terbarukan (EBT).
Dalam kaitan itu, dia menyebut belum optimalnya reformasi anggaran subsidi energi turut menghambat transisi menuju energi bersih.
Lebih lanjut, dia juga memandang komposisi RAPBN 2027 belum memberikan insentif yang memadai bagi pengembangan EBT. Pemerintah lantas diimbau untuk mulai berani mengalihkan porsi anggaran dari sektor fosil.
"Pemerintah seharusnya mulai berani menggeser porsi subsidi fosil secara bertahap untuk mendukung insentif energi hijau dan pengembangan EBT," ungkapnya.
Keberanian Politik
Wijayanto menegaskan kunci keberhasilan reformasi subsidi terletak pada keberanian politik pemerintah serta pembenahan data terpadu penerima bantuan.
Tanpa integrasi data yang akurat, pembatasan maupun pengalihan subsidi diprediksi terus memicu polemik di tengah masyarakat.
Dia pun mendorong penyusunan peta jalan yang tegas untuk mengganti subsidi produk menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau by name by address.
"Harus ada roadmap yang jelas mengenai kapan subsidi berbasis produk ini benar-benar dihentikan total dan digantikan dengan BLT terintegrasi agar perlindungan sosial jauh lebih efektif dan tepat sasaran," tegas Wijayanto.
Ketidakberubahan pola penganggaran subsidi energi ini terlihat dari total alokasi dalam RAPBN 2027 yang dipagu sebesar Rp272,9 triliun, atau membengkak 20,1% dari outlook APBN 2026 senilai Rp227,3 triliun.
Kenaikan anggaran subsidi energi tersebut dipengaruhi oleh perubahan asumsi makro seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), penyesuaian volume konsumsi, hingga biaya pokok penyediaan (BPP).
Secara terperinci, alokasi anggaran BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg melonjak menjadi Rp142,8 triliun dari outlook APBN 2026 sejumlah Rp116,8 triliun.
Lonjakan ini dipicu oleh peningkatkan kuota penyaluran BBM (Solar dan minyak tanah) hingga 19,34—19,56 juta kiloliter serta tingginya volume konsumsi LPG 3 kg.
Guna menekan kebocoran, pemerintah berencana menata ulang skema penyaluran berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp130,1 triliun dalam RAPBN 2027 atau naik 17,8% dibandingkan dengan outlook APBN 2026.
Kenaikan subsidi listrik tersebut dipicu oleh peningkatan BPP akibat dinamika nilai tukar terhadap Dolar AS, kenaikan harga bahan bakar pembangkit termal dan gas, serta perluasan akses dan insentif transisi energi nasional.
(smr/wdh)
